Kamis, 21 April 2011

MAHASISWA, PEMILU dan GERAKAN KERAKYATAN

Seribu satu macam metode untuk merebut hati rakyat pada PEMILU nanti, yang menurut sebagian kalangan bahwa momen ini adalah sebuah perhelatan besar, tapi ketika kita menarik akar keberadaan PEMILU 2009 ini tak lain hanyalah sebuah ritual lima tahunan yang tak mampu mengangkat persoalan-persoalan esensial masyarakat Indonesia. Momen besar yang hanya ada pada kacamata politisi atau pejabat yang menginginkan agar kembali duduk di kursi parlemen tersebut , jadi perhelatan ini sama sekali bukanlah sebuah perhelatan besar rakyat Indonesia yang ingin keluar dari penjajahan yang justru datang dari para pembesarnya sendiri. Dari tiap periode yang kemudian muncul hanya bisa didapatkan tentang semakin berkurangnya angka partisipasi pemilih di tiap perhelatan PEMILU.
Sedikit pincang ketika mengatakan bahwa berkurangnya angka partisipasi tersebut lebih besar disebabkan oleh variabel pelaksana PEMILU (KPU) yang tidak mampu memaksimalkan kerja-kerjanya, yang kemudian di lapangan bisa didapatkan tentang beberapa orang yang tidak memiliki kartu pemilih atau halangan administratif lainnya, untuk kondisi aktual perkembangan teknologi maka tak ada lagi alasan daya jangkau yang terbatas, toh! Ternyata teknologi sudah berhasil mengatasi persoalan radius ini, yang ada justru kendala administrasi yang disebabkan politisasi tak lain untuk pemenangan kelompok tertentu yang bertarung. Menjadi nyata bahwa asumsi golput yang menjadi landasan masyarakat hari ini adalah akumulasi tingkat kekecewaan yang tak akan selesai dengan lima menit di tempat pemungutan suara (TPS). Dengan menggadai harapan mereka tiap lima tahun, rakyat papah yang kalap dengan iming-iming rupiah pada hari kampanye ternyata telah menggadaikan negeri ini pada orang yang tak pantas. Penambahan angka Golput di tiap fase PEMILU menjadi pertanda bahwa kelak tak akan terulang lagi tindakan menggadai kepercayaan itu.
Memaknai Golput
Penjungkalan rezim orba yang dimaknai sebagai keberhasilan juga masih menimbulkan tanda tanya akan efektifitas serta perannya untuk mengeluarkan masyarakat kita dari kubangan lumpur represifitas dan kekejaman rezim pada waktu itu. asumsi kalimat sebelumnya menyatakan bahwa akumulasi kekecewaan rakyat terus membumbung seiring menumpuknya jumlah janji para politisi di tiap momennya, janji yang apabila dikumpulkan dalam karung bisa memenuhi truk pengangkut beras. Berbagai bentuk pelanggaran pasca reformasi justru kian mewabah, walaupun dalam beberapa riset yang didukung oleh lembaga internasional menyatakan bahwa Indonesia sedang mengalami kemajuan pesat pasca rezim Soeharto. Jangan lagi bertanya tentang kemiskinan, penggusuran, atau putusan undang-undang sepihak pemerintah yang semua itu bisa tampak jelas dalam hari-hari kita.
Tuntutan mahasiswa pada bulan Oktober pasca kejatuhan rezim Orba akan pembentukan komite rakyat Indonesia (KRI) setidaknya adalah sebuah wujud nyata dari solusi yang kelak akan menggantikan sistem electoral sebelumnya yang dianggap sudah tak lagi mengakomodasi kepentingan rakyat. Mahasiswa pada waktu itu menganggap bahwa parlemen tidak lagi pantas untuk dipertahankan karena secara sistem dan struktur sudah carut-marut disana-sini. Apa dikata, ternyata seruan mahasiswa pada waktu itu tak diindahkan oleh Harmoko cs. yang sedang sibuk menyelesaikan agenda sidang istimewa (SI). Akhirnya harapan besar rakyat Indonesia harus dikubur bersama dengan jenazah para pejuang reformasi, harapan yang begitu asing di telinga para politisi yang tetap ingin melegitimasi sistem tak lain untuk sekedar mempertahankan kuasa yang terancam hilang.
Reformasi dan mimpi-mimpinya bisa dikatakan berhasil karena dengan berani telah menjungkalkan rezim terkuat dalam sejarah pemerintahan Indonesia, namun di satu sisi bisa juga dikatakan sebagai sebuah musibah karena saat ini dengan bermodalkan wajah baru sendi kultural Orba tetap dijadikan sebagai acuan dalam menyelesaikan perdebatan kekuasaan dengan mengatasnamakan rakyat. Perjalanan pemerintahan pasca reformasi hanyalah sebuah wajah baru dari hasil metamorfosis rezim sebelumnya yang hanya dibedakan dengan metode penggunaanya dalam mempertahankan kekuasaan, inilah yang kemudian dinamakan oleh Antonio Gramsci dengan hegemoni.
Begitupun dengan PEMILU 2009, yang juga termasuk titipan dari rezim Orba yang kemudian dikemas dengan cara yang berbeda, namun tetap mempertahankan sistem yang justru membentengi rakyat dalam mengontrol pemerintah, interval yang jauh antara rakyat dan pemerintah sangat berbanding terbalik ketika masa kampanye, untuk itu maka jangan heran bila cendawan raksasa kekecewaan terus menambah volumenya. Muncul sebuah analogi yang mungkin bisa menjadi bahan renungan buat kita, bahwa apakah tidak sama menyuruh seseorang untuk membunuh dengan nada suara menggertak dengan menyuruh sesorang untuk membunuh dengan nada suara yang halus?. Analogi tersebut yang justru kemudian terjadi di era sekarang, mekanisme dirombak dan diperhalus namun tinjauan dan capaian sistem tetap itu-itu saja oeh karena itu maka jangan heran dari sekian banyak PEMILU yang kita lalui, hanya kegalauan dan kekecewaan yang terus muncul di akhir episode.
Dalam tulisan saudara Babra Kamal (Golput dan Perjuangan Mahasiswa) tentang asumsi demokrasi liberal dalam PEMILU 2009, yang hanya mengutamakan mekanisme dan instrumen PEMILU atau dalam artian seberapa besar pun jumlah Golput tetap tak akan mempengaruhi proses PEMILU. Namun pertanyaan besar kemudian muncul bahwa kenapa kemudian gerakan golput begitu banyak dikecam, kita bisa mengambil asumsi bahwa gerakan golput setidaknya masih diperhitungkan dan punya potensi memporak-porandakan sistem yang ada, oleh karena itu para politisi yang telah siap berburu hidangan kekuasaan kelimpungan, belum lagi dengan mereka para titipan orde baru. Secantik apapun wajah PEMILU 2009 yang sama sekali tak berangkat dari kuasa rakyat ini, akan sangat sulit menelurkan bentuk perubahan besar yang sistematika capaiannya telah diatur sedemikian rupa, para politisi baik itu wajah baru ataupun wajah lama sama-sama telah menelenjangi diri dan kemudian berburu untuk memakai pakaian yang telah tersedia oleh sistem lama.
Oleh karena itu, maka sarang reproduksi sistem tersebut (PEMILU), perlu kita buang dan membuat pola baru yang berangkat dari kondisi kemasyarakatan, bukan dengan menjual diri kepada seseorang yang hanya kita kenal dari baliho, dan dengan seenaknya mengatasnamakan rakyat. Tentunya ini bukanlah sebuah kerjaan lima menit di TPS tapi merupakan kerja tulus yang dibarengi kesabaran dalam waktu yang lama untuk menghimpun kekuatan rakyat demi memperbaiki kondisi kita bersama.
Mahasiswa dan Ejakulasi Dini
Peran mahasiswa sebagai pengusung politik nilai, yang dibesarkan oleh sejarah keberhasilan orang terdahulu tetap akan diperhitungkan, bekal perlawanan yang kompleks dan tak dimiliki oleh kekuatan politik yang lain menjadi senjata besar potensial untuk menggapai perubahan esensial kemasyarakatan. Sebagian gerakan mahasiswa kini menganggap bahwa PEMILU 2009 sebagai momen untuk menumpahkan amarah terhadap rezim, dengan asumsi bahwa saatnyalah gerakan kaum muda menggeser dan men-delegitimasi struktur yang sudah pincang, tanpa pertimbangan panjang akan jebakan sistem nantinya, kelompok jenis ini berbondong-bondong berkompetisi di pertarungan electoral baik itu terjun langsung sebagai calon legislatif ataupun berafiliasi dengan partai politik, dengan menggunakan cara yang relatif sama dengan kaum tua, mengisi kepala masyarakat dengan janji tapi sedikit dibumbui dengan cerita heroik gerakan perlawanan jalanan yang kadar keberhasilannya belum seberapa.
Sistem yang telah mengakar di negeri ini, sebenarnya menguat di atas kepala kita masing-masing, namun apalah daya jika sebagian diantara kita menganggap bahwa itu perlu, mungkin esok tak perlu lagi ada mimpi tentang perubahan besar di negeri ini. Mahasiswa dengan pisau analisis yang dimiliki, hendaknya tidak tumpul dalam bertindak, mengkaji ulang terlebih dahulu tentang perangkap sistem yang sedang berjalan di negeri ini, masyarakat Indonesia tidak membutuhkan gerakan besar tapi gerakan kecil yang menyentuh sendi kerakyatan bisa menjadi harapan baru masyarakat Indonesia. Masyarakat pun tak butuh janji, tapi tindak nyata yang dilakukan setidaknya adalah usaha untuk mengurangi isi gudang janji di negeri ini. Tak ada yang pantas diceritakan tentang heroiknya gerakan mahasiswa. Banyak beban rakyat yang membutuhkan tindak nyata dan bukan untaian janji. Konsistensi dan pengaturan pola gerak yang sistematis mahasiswa menjadi jaminan perubahan, bukan dengan terjebak wabah ejakulasi dini yang telah menjangkiti sebagian kawan penjilat jalanan. Dan penghujung zaman telah menunggu kehadiran mahasiswa dan elemen rakyat lainnya untuk sama-sama melepaskan pegangan secara serentak terhadap sistem, ingat bukan dengan 5 menit di TPS!.

Demokrasi Tidak Sama dengan Kebangkitan Nasional

Terlepas dari kontroversi sejarah, tentang apakah kelahiran Budi Oetomo pantas dijadikan sebagai pijakan sejarah kebangkitan nasional negeri ini. Kontoversi itu bergulir di tiap tahunnya, banyak kalangan mencari klausul dari bukti sejarah yang ada. Namun ada garis besar yang bisa kita tarik, bahwa ternyata kebutuhan akan semangat nasionalisme masih lebih kuat dan memikat dibanding kontroversi sejarah tersebut. Para sejarahwan dan akademisi yang memperdebatkan kontroversi sejarah itu masih berharap banyak tentang dibutuhkannya sebuah momen besar kebangkitan massif masyarakat Indonesia untuk keluar dari rimbunnya persoalan.
Kompleksitas masalah yang mendera negeri ini, terbukti datang dari berbagai penjuru. Layaknya turis yang berdatangan ke suatu tempat wisata, persoalan kebangsaan datang silih berganti antara masalah yang berangkat dari ruang domestik dan ruang Internasional. Kompleksitas masalah tersebut semakin memburuk dengan datangnya beberapa solusi yang justru menjelma menjadi jeratan lubang masalah yang baru. Berbicara persoalan kenegaraan di bulan mei tentunya tak lepas dalam benak kita akan peristiwa besar jatuhnya rezim imperialis domestik Soeharto, sontak berawal dari peristiwa mulailah bermunculan teriakan kebebasan dan masuknya kita pada era terbuka setelah selama 32 tahun harus menjadi boneka rezim. Demokrasi didengungkan dengan lugasnya, sejalan dengan itu pujian pun berdatangan dari negara-negara maju dan organisasi besar dunia yang menawarkan beberapa konsep demokrasi seperti good governance, E-government, pasar bebas dan lain-lain.
Dengan konsep keterbukaannya, demokrasi diterima secara latah sebagai solusi akibat trauma otoritarianisme, alhasil demokrasi melanggeng mudah dan mengisi hari-hari kita, semuanya diasumsikan dengan demokrasi. Setiap rencana kenegaraan harus berakar dari konsep itu, hingga teriakan para demonstran juga kerap dibumbui dengan kata itu. PEMILU 2009 ini menjadi ikon utama teriakan demokrasi, membawa asumsi kebebasan memilih masyarakat kemudian diajak berdemokrasi. Lalu apa yang bisa kita petik dibalik cerita demokrasi ini? Kekecewaan, hanya itu yang bisa kita pungut dan menaruhnya pada brankas kenegaraan kita. Anehnya dengung demokrasi itu selalu saja ada, teriakan kedaulatan di tangan rakyat itu tetap saja memekikkan telinga, dan hebatnya jurang persoalan pun semakin menjadi-jadi.
Penerapan konsep demokrasi di Indonesia merupakan penerapan termaju yang pernah ada, bahkan Amerika Serikat sebagai negara utama pengusung konsep ini tak mampu melaksanakan pemilu seperti yang kita lewati baru-baru ini. Pembentukan lembaga yudikasi dan perundang-undangan yang berbelit-belit mengikuti penerapan demokrasi negeri ini, bukannya solusi tapi masalah yang kemudian bersua. Apa yang sebenarnya ada di balik ini? Sedikit mengantar pada wilayah analisa, terdapat 2 indikator pada wacana ini: yang pertama, demokrasi merupakan produk yang datang dari luar, bukan merupakan produk domestik sebagai jalan keluar dari otoritarianisme dan yang kedua: Negara kita dalam catatan sejarah merupakan Negara yang kuat dengan nilai persatuan (masih ingat sebutan Macan asia untuk negeri ini) dan dengan potensi alam yang berlimpah. Beberapa fakta menyebutkan bahwa sejak peristiwa 98 negeri ini banyak kedatangan oleh para pemodal asing yang dengan bebas mengeruk kondisi alam, bahkan tak jarang ada bidang usaha yang kemudian dirampas kepemilikannya oleh pihak asing. Usut, ternyata konsep demokrasi dengan semangat liberal justru menjadi boomerang bagi kita yang telah latah dalam penerapannya, bukan hanya rakyat yang kemudian menjadi badut, namun pemerintah justru bahu-membahu membantu pihak asing untuk mengeruk kekayaan yang seharusnya menjadi konsumsi pemiliknya (rakyat).
Beda lagi dengan masalah yang kemudian timbul pada persoalan electoral (PEMILU), kebebasan memilih sebaliknya justru menjadi perangkat memalukan untuk memasukkan kita pada persoalan baru, PEMILU membuat angka harapan hidup mejadi turun, karena semua urusan telah diserahkan kepada mereka yang tak pernah memegang cangkul; yang tak pernah berpanas-panasan menjadi pedagang kaki lima atau segala bentuk kegiatan miris masyarakat kita, tapi urusan vital ini malah lari ke tangan mereka yang berduit melimpah . Demokrasi ini bukan demokrasi sebagai senjata pembebasan namun tak lain adalah sebuah solusi barbar, demi memecah nilai kesatuan yang ada. Kenapa mereka menyodorkan demokrasi? Semuanya hanya kedok demi pencapaian tujuan, sebuah Negara dengan nilai persatuan yang tinggi akan sangat sulit untuk didera masalah, oleh karena itu untuk menembus tembok kuat persatuan maka diperlukan alat pemecah yang ampuh, kelak kemudian nilai persatuan berganti menjadi saling curiga, kebencian, dan perkelahian antar kelompok.
Kebangkitan nasional 1908 membawa semangat persatuan, bahwa masyarakat Indonesia dibalik pluralitasnya memilki kesamaan nilai dalam warna ketimurannya, dan dengan itu pihak kolonial menjadi gentar. Demokrasi sama sekali tak mencitrakan nilai persatuan mereka membuat kita haus akan kuasa, haus akan kekayaan dan mengusahakan tujuan dengan menginjak kepala orang lain. FUCK of DEMOCRACY

Haruskah turun lagi?? (Mengenang Perlawanan Pedagang Pasar Terong)

Resistensi perlawanan pedagang pasar terong kembali menuai hadangan. Belum lagi menghadapi tindakan tidak manusiawi dari PT. Prabu Artha Group yang didalangi oleh Ferry Sulistyo, kini aksi heroik pedagang dengan mengarak trailer diikuti ribuan massa kembali harus pulang sebagaimana mereka datang dengan hanya membawa harapan. Demonstrasi dengan massa memanjang dimulai dibawah terik berangkat menuju DPRD kota Makassar hanya dengan satu aspirasi “teaiko alle tallasa’ku!!” (jangan kau ambil hidupku!!). Sangat sederhana tapi entah justru menjadi begitu rumit, hidup pas-pasan para pedagang dengan bergantung di depan hamparan Lombok, bawang dan isi dapur lainnya menjadi terancam dengan upaya relokasi sepihak yang diniatkan terhadap para pedagang pasar terong.
Proses pengupayaan pedagang terong untuk mempertahankan hidupnya telah lama ada, sejak pihak developer dengan sokongan pemerintah kota mulai jumawa dengan membangun konsep pasar vertikal bertingkat. Perlawanan itu terasa sulit ketika kini semua stakeholders sudah mulai terjangkiti wabah developmentalisme yang kental dengan apa yang biasa kita sebut dengan modern. Pasar pun tak luput dari bidikan modernitas tersebut, hingga pasar lokal terkhusus pasar terong sebagai suatu wadah perwujudan nilai lokalitas Makassar harus kehilangan konsep interaksi antara pedagang dan pembeli yang selama ini menjadi budaya berniaga kita.
Lalu bagaimana dengan mereka para wakil rakyat? membicarakan ini agaknya terbilang membosankan, karena hampir setiap mata kita jelalatan melihat sekitar, sontak kita terpengarah dan menggelengkan kepala dengan perilaku mereka yang seharusnya mengurusi keluh kesah anak di jalanan, pedagang tergusur, dan semua sajian miris yang hampir menjadi lumrah bila dipandang mata. Selain itu diskusi hingga seminar tentang kinerja mereka tetap saja menghasilkan pengharapan menuju perbaikan yang justru menjemput kebobrokan birokrasi kita.
Begitupun yang dirasakan oleh para pedagang pasar terong, kelakuan acuh tak acuh dari yang biasa disajikan oleh mereka para wakil rakyat kembali terlihat, memberikan harapan semu, bahkan membayangkan janjinya untuk mengembalikan hakikat pasar lokal terbilang sulit. Terbukti atau tidak kelakuan seperti ini tentunya akan membekas dan membentuk stigma di kalangan masyarakat kita yang terbilang masih pasif untuk tak lagi datang menyampaikan aspirasinya, maka jangan heran ketika budaya demokrasi lesuh yang sedah mengidap negeri ini justru akan diperparah oleh simbol-simbol yang hendaknya melakukan perbaikan akan hal tersebut.
Berharap banyak kepada mereka hampir tidak mungkin, tapi bukan berarti pedagang pasar terong akan begitu saja menyerahkan tipisnya harapan hidup kota besar ini kepada mereka yang rakus, banyak elemen masyarakat lain yang ternyata lebih mampu dibandingkan mereka anggota dewan untuk mengembalikan pasar lokal kita tapi dengan syarat kita tak bersikap sama dengan mereka penghuni parlemen yang dirahmati Yang Maha Kuasa.