Selasa, 17 Mei 2011

Memerintah di Desa (Pemerintahan desa Soga dulu hingga kini) II

Sepeninggal masa ORBA maka datang UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Otonomi daerah yang digalakkan pasca runtuhnya rezim ORBA mulai dikembangkan di tingkatan desa termasuk desa Barae. Mengenai struktur pemerintahan di desa Barae peran ganda aparatur desa yang juga menjabat sebagai pengurus KOMDES GOLKAR pada masa ORBA sedikit demi sedikit dihilangkan, walaupun masih ada diantara aparatur desa yang masuk membantu peran partai namun tidak tercatat namanya dalam kepengurusan partai tertentu. GOLKAR tetap menjadi jawara dalam perhelatan politik hingga kini di desa Barae walau beberapa partai politik mulai masuk dan menanamkan pengaruhnya sedikit demi sedikit di masyarakat.
Peralihan pucuk pemerintahan desa Barae akhirnya terjadi setelah selama 42 tahun masa kepemimpinan Muhammad Saleh. Pemerintahan yang dijalankan sejak tahun 1958 tersebut akhirnya digantikan oleh Drs. Amiruddin pada tahun 2001. Pada masa pemerintahan Drs. Amiruddin desa kedatangan bantuan baik dari pemerintah provinsi (PEMPROV) Sulawesi Selatan hingga Pemerintah Kabupaten (PEMKAB) Soppeng. Desa ini mendapat pembangunan jalan dan juga sekolah dasar. “Ada beberapa jalan yang dirintis pada awal masa pemerintahan” Ungkap Amiruddin mengingat perannya pada awal kepemimpinannya sebagai kepala desa. Mengenai pertanian, PEMKAB melalui dinas pertanian pemerintah daerah datang ke desa Barae membagi-bagikan bibit jagung dan padi secara gratis. Selain, melalui KUT (Koperasi Unit Tani) Ma’bulosibatang di Walimpong, yang kini sudah tidak beroperasi, sebagai koperasi yang menolong petani dalam memenuhi kebutuhan berupa pupuk dan peralatan perawatan tanaman lainnya. PEMDA memberikan bantuan pupuk hingga 90 juta rupiah melalui koperasi tani tersebut. Selain itu salah satu mata pencaharian warga yang mengandalkan berkah dari sungai Walanae dengan menjaring ikan juga mendapat bantuan pemerintah berupa bibit ikan yang kemudian disebar oleh dinas perikanan kabupaten Soppeng. Menurut warga Walimpong dahulu ikan-ikan yang hidup di sungai tersebut sering terlihat melompat ke permukaan air pertanda banyaknya jumlah ikan yang hidup di sungai tersebut.
Perubahan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah terjadi pada tahun 2004. Undang-undang (UU no. 32) dikeluarkan dan mengatur mengenai peran pemerintah daerah dalam tiga asas yakni desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagai bentuk penyempurnaan dari UU No. 22 tahun 1999. Maka di Barae terjadi beberapa penyesuaian seperti berubahnya nama Lembaga Musyawarah Desa (LMD) menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang waktu itu ada lima perwakilan dusun Soga yang menjadi anggota BPD, diantaranya H. Dammare yang kini menjabat sebagai ketua BPD di desa Soga. Kembali terjadi perubahan dalam wilayah desa Barae pada waktu itu. Di tahun 2003 menurut kepala desa Barae dan dikuatkan oleh pernyataan Jamil sebagai kepala dusun Tonronge desa Soga. Di Barae diadakan pemecahan dusun, dusun Soga kemudian dipecah menjadi tiga yakni, Bellalao, Pallawa dan dusun Tonronge sebagai persiapan pemekaran desa Soga nantinya. Melalui beberapa tokoh masyarakatnya seperti Budirman Azis yang pada waktu menjabat sebagai kepala dusun dan H. Dammare warga di tiga dusun baru tersebut mengupayakan pemekaran desa. Budirman Azis dijadikan sebagai kepala dusun Bellalao, dusun Pallawa diketuai oleh Marzuki yang sebelumnya menjabat sebagai ketua Rukun Warga (RW) dan di Tonronge Muh. Jamil diangkat menjadi kepala dusun yang sebelumnya juga menjabat sebagai ketua RW. Maka pada tahun 2004 tepatnya di bulan april SK desa persiapan dikeluarkan setelah mengajukan permintaan pemekaran melalui Camat kepada Bupati Soppeng.
Berbagai alasan diutarakan masyarakat Soga untuk membentuk pemerintahan desa sendiri pada waktu itu. Pelayanan yang sulit terlebih dengan adanya sungai Walanae yang membelah desa dan mengakibatkan sulitnya akses menuju pusat desa di Walimpong menjadi salah satu faktor. Pembagian alokasi dana menurut Budirman Azis juga menjadi alasan diperlukannya pemekaran. Menurutnya dengan pemekaran dana finansial yang dikeluarkan mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat desa. Asumsi tersebut beralasan karena jumlah penduduk yang perlu ditanggung oleh kepala desa menjadi berkurang. Ada pula yang menyebutkan seperti apa yang diceritakan oleh Budirman Azis penduduk di desa yang telah dimekarkan akan lebih mudah dalam berpartisipasi dan memberikan sumbangsih untuk mengembangkan desanya.
Berlanjut pada proses pemekaran desa Soga. Karena sebelumnya dusun Soga telah memenuhi syarat menjadi desa termasuk memenuhi syarat jumlah penduduk yang melebihi angka 2000 serta jumlah kepala keluarga (KK) yang berjumlah diatas 250 KK. Camat kemudian mengambil kendali atas desa persiapan Soga dan setahun kemudian SK defenitif keluar dan Soga pun berdiri menjadi desa sendiri dengan tiga dusun. Persiapan pun dilakukan, dengan segera panitia kecil yang sedari awal dibentuk oleh warga untuk mengadakan negosiasi dengan pemerintah desa Barae untuk mengadakan persiapan pemekaran desa, mulai mengumpulkan warga untuk segera membicarakan struktur pemerintahan desa Soga. Camat yang waktu itu memegang kendali atas desa persiapan Soga menunjuk para anggota BPD yakni H. Dammare, Syamsul, Nurhaeda, Sumang dan Lahare. Terpilihnya BPD maka mulailah lagi desa Soga melakukan persiapan pemilihan kepala desa untuk masa jabatan 6 tahun.
Pemilihan pada waktu itu dilakukan dengan membuka pendaftaran calon kepala desa pada awalnya. Pembukaan pendaftaran calon akhirnya ditutup dan menghasilkan dua calon yakni Budirman Azis dan Syamsul yang merupakan salah satu anggota BPD yang ditunjuk oleh camat tadi. Pemilihan pun dijalankan secara langsung dengan menggunakan kertas berwarna. Mengingat kelucuan pada pemilihan tersebut Budirman Azis bercerita sembari tertawa mengenai kondisi pemilihan pada waktu itu. Untuk memilih kepala desa warga diminta memilih salah satu dari dua warna yang menjadi penanda masing-masing calon. Pemilihan yang berlangsung dengan damai tersebut akhirnya dimenangkan oleh Budirman Azis dan posisi beliau yang sebelumnya sebagai kepala dusun Bellalao digantikan oleh Adam Mappiare.
Ketua BPD H. Dammare sempat bercerita mengenai adanya beberapa oknum yang kurang setuju dengan penunjukan Adam Mappiare sebagai kepala dusun Bellalao oleh kepala desa. Waktu itu beberapa warga yang kurang setuju dengan penunjukan tersebut mengumpulkan tanda tangan warga hingga kurang lebih 70 tanda tangan. Namun ketua BPD pada waktu merasakan adanya keganjilan dengan kumpulan tanda tangan yang juga ditembuskan hingga tingkat kecamatan Marioriwawo bahkan kabupaten Soppeng tersebut. Akhirnya ketua BPD memimpin rapat warga di kantor desa dan menunjukkan bahwa telah terjadi pemalsuan tanda tangan karena di antara beberapa nama yang bertanda tangan, ada yang tidak memiliki kemampuan baca tulis. Selain itu, ketua BPD juga membacakan aturan-aturan mengenai pemerintahan desa tentang hak kepala desa untuk menunjuk langsung kepala dusun di desa yang dikepalai. Masalah tersebut akhirnya selesai dengan Adam Mappiare tetap menjadi kepala dusun Bellalao. Salah satu tugas dari kepala dusun di Soga yakni bertanggung jawab untuk mengumpulkan pajak PBB sebesar Rp.5000,- per lahan/bangunan dari setiap warga yang mendiami dusunnya.
Pemerintahan desa dijalankan dengan memulai memusyawarahkan calon aparatur desa yang akan membantu kepala desa dalam menjalankan tugasnya. Bersama perwakilan tiap dusun dan tokoh masyarakat lainnya struktur pemerintahan desa diatur untuk kemudian dijalankan. Dalam pernyataanya kepala dusun Bellalao yang saya temui di kantor desa mengatakan semua pengurus di kantor desa memiliki hubungan kekerabatan dengan kepala desa. Pada urusan administrasi perkantoran diserahkan kepada sekretaris desa. Berbeda dengan pemerintahan di desa pada masa ORBA, pengurus pemerintahan di desa tidak diperkenankan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang digelar oleh salah satu partai politik. Ini juga diakibatkan karena pemerintah pusat memberikan anjuran bagi pegawai negeri sipil (PNS) untuk tidak menjadi pengurus atau fungsionaris partai politik. Terkait mengenai keanggotaan sebagai pegawai negeri sipil, pengurus desa dalam struktur pemerintahan desa Soga yang tercatat sebagai PNS hanya berjumlah tiga orang. Sekretaris desa yang diangkat menjadi PNS merupakan hasil implementasi UU 32 tahun 2004 tersebut.
Pada periode awal pemerintahan di desa Soga musyawarah menjadi alat penentu dalam proses pengambilan keputusan. Kepala desa sering mengikutkan kepala dusun hingga kepala rukun tetangga (RT) dalam pengambilan keputusan terkhusus mengenai persoalan pertanian. Kepemimpinan beliau dinilai begitu berbeda ketimbang kepimpinan Muhammad Saleh yang sudah lama dirasakan masyarakat ketika masih bergabung dengan desa Barae. Kepala desa mengadakan musyawarah dengan warga sekali sebulan untuk mendengar keluhan dari mereka. Berbeda dengan Muhammad Saleh yang dikenal cepat dalam mengambil keputusan dan kadang tanpa perlu bermusyawarah dengan warga. Bahkan menurut warga dahulu ketika berkeliling kampung kepala desa didampingi 3-4 pengawal. “Salah satu diantara pengawal tersebut yang masih hidup bernama Madein, beliau kini sudah sering sakit-sakitan karena usianya yang sudah tua” ungkap Adam Mappiare. Seperti pada masa ORBA pemerintah desa dalam menjaga keamanan dan ketertiban di desa juga dibantu kesatuan TNI dan Kepolisian Negara. Dalam menjalankan tugas pemerintahan seorang BABINSA dan BABINKANTIBMAS masing-masing dari TNI dan Kepolisian Negara ditugaskan untuk membantu pemerintah desa. Seorang BABINSA yang ditugaskan mengurusi beberapa desa di kecamatan Mariorilau bernama Agus Triono.
Mengenai mata pencaharian penduduk yang akhirnya mayoritas menanam coklat mulai menuai masalah dalam beberapa tahun terakhir sejak desa Soga berdiri. Pada 90-an hama Penggerek Batang Kakao (PBK), yakni hama yang mengakibatkan buah dari tanaman kakao mengeras dan ada pula yang kulitnya menjadi hitam mulai mempersulit petani. Beberapa upaya melalui penyuluh pertanian dilakukan selain memberikan pembelajaran kepada petani mengenai tata cara pemberantasan hama. Menurut Muhammad Aska salah satu petani kakao, penyuluh pertanian juga membagikan plastik untuk kemudian digunakan sebagai pembungkus buah kakao agar tidak ikut terjangkit hama. Banyaknya petani yang mencapai angka 1059 jiwa di desa soga membuat pemerintah daerah lebih banyak membantu desa ini melalui dinas pertanian. Sekitar akhir tahun 2009 pemerintah melaksanakan gerakan nasional (GERNAS) kakao dan tentunya desa Soga juga mendapatkan jatah dari program tersebut. Berkurangnya pendapatan penduduk akibat merosot tajamnya produksi buah kakao membuat gerakan ini begitu gampang diterima warga. Memang menurut Adam Mappiare, kepala dusun Bellalao, warga soga tidak pernah menolak produk pertanian yang masuk ke desa.
Lahan di soga kini kurang lebih 90% dipenuhi tanaman kakao dengan hama yang menyerang. GERNAS memberi harapan akan menjadi solusi dari minimnya penghasilan produksi kakao. Penghasilan petani kakao yang menanami lahan seluas satu hektar dulunya dapat menghasilkan buah kakao senilai 15 juta rupiah, kini menurut kepala dusun Bellalao tersebut, satu hektar lahan hanya menghasilkan Rp. 300.000,-. Bahkan merugi. Karena bila dikurangi dengan biaya pupuk dan pemeliharaan lainnya maka hasil penjualan kakao tersebut akan habis untuk biaya pemeliharaan.
GERNAS kakao memiliki tiga program yakni, rehabilitasi, peremajaan, dan intensifikasi. Program rehabilitasi memiliki dua taktik penanggulangan hama yakni teknik sambung samping dan teknik sambung pucuk. Ujung batang yang dipotong kemudian disambungkan dengan tanaman baru disebut sambung pucuk. Sambung samping kulit batang yang disayat berbentuk persegi sehingga kelihatan bagian yang tanpa kulit batang, kemudian batang tersebut ditempeli dengan tanaman baru lalu diikat. Sedangkan program peremajaan yakni semua tanaman kakao yang telah terkena hama kemudian dibabat habis dan ditanami kembali dengan bibit yang baru. Pada program ini pembagian bibit dilakukan untuk mengganti tanaman yang telah dibabat tersebut. Sedangkan program intensifikasi dijalankan dengan membersihkan semua bagian tanaman yang terjangkiti hama, selain pembersihan wilayah sekitar berdirinya tanaman yang dilakukan demi menghindari penyebaran hama. Beberapa warga menjelaskan bahwa program GERNAS mengajukan syarat bagi petani yang ingin mengikuti program. Diantaranya memasukkan permohonan Calon Petani Calon Lahan (CPCL), lahan petani minimal seluas 50 are dan GERNAS kakao hanya boleh memilih salah satu program dari ketiga program yang ditawarkan. Mencoba menanyakan ke beberapa petani, tidak semua petani melaksanakan program ini. Memasuki tahun kedua program GERNAS kakao, beberapa petani merasa kecewa dengan ketidakberhasilan dari program ini, walaupun untuk sambung samping petani melihat tanaman kakao mereka yang sudah berdaun kembali.
Masa awal pemerintahan desa Soga juga disambut dengan berbagai program pemerintah berupa bantuan pemberdayaan masyarakat desa, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). PNPM yang merupakan hutang yang dipinjam oleh pemerintah pusat juga mulai masuk di desa Soga pada tahun 2007. Dari program ini masyarakat kemudian menikmati hasil dari perintisan jalan tani yang menghubungkan antara dusun Pallawa dan Sungai Kubbae sepanjang 820 meter. Kemudian pada tahun 2008 dengan biaya melebihi 100 juta rupiah jalan tani yang menghubungkan antara poros dusun Bellalao dan Ciungnge sepanjang 720 meter. Begitu pula yang terjadi pada tahun 2010 masyarakat juga menikmati hasil dari PNPM yang kembali merintis jalan tani di Wae Ceppe’ dusun Tonronge kurang lebih 1 km dengan dana pembangunan lebih dari 60 juta rupiah. PNPM ternyata tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat Soga dalam membantu usaha pertanian mereka. Lewat PNPM TK Al-Hidayah kemudian berdiri di Coppeng-coppeng dusun Tonronge.
Banyaknya program dari luar desa yang membantu warga desa ditanggapi beragam setidaknya menurut sebagian masyarakat. Dalam pandangan Adam mappiare yang mencoba mengulas tanggapan warga mengenai proyek tersebut menerangkan bahwa program tersebut setidaknya sudah memberikan harapan bagi perbaikan desa. Selain PNPM, ada juga program seperti dana bergulir, Pengembangan Usaha Agrobisnis Pedesaan (PUAP), bantuan air bersih dari UNICEF dan bantuan pasca krisis yang baru tiba di desa yang memiliki 6 Rukun Warga (RK). Di antara semua program tersebut ada pula yang mengecawakan dalam pandangan beliau seperti program bantuan air bersih dari UNICEF, sejak datangnya program tersebut pada tahun 2010 kini program tersebut belum rampung. Program yang masuk ke desa biasanya lebih dulu diketahui oleh warga. Keberadaan TV di desa menjadi alat sosialisasi awal masuknya program tersebut ke desa-desa. Pemerintah desa Soga dalam menanggapi semua bantuan maupun program dari luar sangat terbuka dan dalam pelaksanaannya senantiasa melewati proses musyawarah bersama warga.
Pemerintah desa yang tiap tahunnya juga mendapatan alokasi dana desa (ADD) yang merupakan dana APBD yang dikucurkan dalam tiga tahap dalam setahun. Bagi pemerintah desa Soga dijadikan sebagai peluang untuk mengembangkan desanya serta membiayai urusan administrasi pemerintahan sehari-hari. Bersandarkan pada UU 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, PP 72 tahun 2005 tentang pemerintahan desa dan PERDA Kabupaten Soppeng No.7 tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (ADD). ADD desa Soga kemudian dimanfaatkan dalam membangun beberapa infrastruktur. Dalam pedoman aturan ADD, dana yang dialokasikan tersebut dibagi dua. Pertama, belanja rutin berupa biaya pemeliharaan, biaya rapat dan biaya perjalanan dinas. Sedangkan yang kedua dialokasikan untuk belanja pembangunan berupa biaya administrasi umum, pembangunan fisik, belanja modal, penguatan lembaga ekonomi desa, penguatan kelembagaan PEMDES dan bantuan keuangan bagi ORNOP, PKK, Majelis Taklim dan lain-lain. Bantuan keuangan ini juga bisa diberikan pemerintah desa pada warga yang mendapatkan musibah atau kecelakaan. Terkhusus bagi infrastruktur pada tahun 2009 desa Soga telah membangun beberapa sarana yang sumber pendanaanya dari ADD, di antaranya pembangunan sarana air bersih, pembangunan gedung pertemuan desa, posyandu, pembangunan rabat beton di dusun Pallawa dan pembangunan plat Dukker juga di dusun Pallawa. Pembangunan sarana fisik tersebut memakan biaya belanja pembangunan lebih dari 150 juta rupiah dari 250 juta dana ADD yang dialokasikan. Menurut kepala desa dalam melaksanakan program ADD. Ia senantiasa menyeimbangkan pembangunan merata di tiap dusun dalam.
Terkait peran desa dalam kancah politik baik di tingkat nasional hingga tingkat kabupaten, pemerintah desa senantiasa memberi keleluasaan bagi warga dalam menentukan pilihan. Kepala desa bercerita mengenai posisinya yang selalu bersikap netral atau tidak memihak pada salah satu partai atau calon yang bertarung baik tingkatan pusat maupun daerah. Pada PEMILU di tahun 2004 dan 2009 GOLKAR kembali memenangkan perebutan suara di desa ini. Namun yang menarik, calon dari GOLKAR pada PILKADA Soppeng justru kalah dari lawan politiknya Andi Sutomo, yang diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN), walaupun di dusun Bellalao A. Kaswadi Razak calon yang diusung oleh partai Golkar memenangkan pertarungan. Menurut ketua BPD H. Dammare menjelang pemilu legislatif (PILEG) maupun pilkada para calon berdatangan ke desa Soga dan mulai mendekati para tokoh masyarakat. Menurut beliau, tak jarang bahkan ada yang meminta-minta kepada warga agar dipilih dalam perhelatan politik yang diikuti.
Beberapa calon legislatif dari desa Soga juga ikut bertarung dalam pemilihan legislatif di tahun 2009. Salah satu diantaranya ialah Rahmatiah, namun beliau ternyata tidak berhasil menarik suara masyarakat Soga sehingga dengan terpaksa harus mengurungkan untuk menjadi anggota legislatif di DPRD Kabupaten Soppeng. Desa Soga memiliki 4 tempat pemungutan suara (TPS) yang masing-masing satu ditempatkan di dusun Bellalao dan Tonronge serta 2 TPS ditempatkan di Pallawa. Perhelatan politik di desa ini selalu berlangsung damai. Bahkan sama sekali tidak pernah ditemukan berita mengenai hilangnya baliho calon, setidaknya itu yang diutarakan oleh Wawan anak dari kepala desa Soga.
Pola hidup masyarakat Soga yang cenderung saling mengikuti keberhasilan di antara mereka, membuat beberapa jenis mata pencaharian mulai hilang atau kurang peminatnya. Tengok saja, kini pengusaha ico’ (sejenis rokok tembakau setempat) sudah satu orang. Selain itu pengusaha yang menjual bambu ke beberapa kabupaten melalui sungai Walanae juga tidak lebih dari 15 orang. Beberapa jenis tanaman yang dulunya banyak terlihat di lahan-lahan warga sudah lenyap. Seperti tembakau. Bahkan jagung yang dulunya menjadi makanan pokok warga sudah tidak lagi mendominasi lahan mereka. Kedatangan kakao menjadi ‘pembunuh’ bagi tanaman-tanaman tersebut. Kini masyarakat Soga mulai lagi berupaya mencari penghidupan baru dengan maraknya pengembangbiakan burung walet. Sarang walet yang mencapai harga 15 juta sekilonya tentu saja memberikan daya tarik penghasilan bagi warga. Kini terdapat beberapa bangunan dengan kondisi interior yang menyerupai gudang tanpa jendela dengan lubang-lubang kecil untuk sirkulasi udara dimana walet membuat sarang mulai dibuat oleh warga. Pengembangbiakan walet yang diawali dengan mengembangbiakkan burung sriti kemudian telurnya digantikan oleh telur walet ini bahkan sudah masuk ke beberapa rumah warga. Beberapa warga sudah mulai menyulap bagian tertentu dalam rumahnya untuk dijadikan sarang pengembangbiakan sriti yang kelak akan memancing walet untuk datang bersarang pada gua buatan tersebut.
Dalam sebuah perbincangan warga pada sebuah acara syukuran pasca panen. Salah seorang kemudian melontarkan tanggapan mengenai warga yang kini tak lagi menghargai kharisma pemimpin. Demokrasi yang dianut dan diterapkan di negeri ini mengajarkan kepada seluruh warga Negara tentang kedudukan yang sama di masyarakat. Lalu apa yang kemudian menjadii persoalan ketika penghargaan terhadap pemimpin itu berkurang?. Jalannya sebuah sistem pemerintahan begitu memandang penting makna sebuah kepemimpinan, memimpin masyarakat kompleks seperti saat ini tentunya tidak semudah ketika para pemimpin terdahulu mengatur warganya. Dan akhirnya jalannya sebuah pemerintahan akan terbilang sulit ketika warganya sudah tidak lagi menghargai pemimpinnya. Alhasil setiap rencana maupun kebijakan berjalan tidak selaras dengan partipasi warga. Pembangunan baik yang bersifat fisik dan non fisik untuk kemajuan sebuah wilayah akan terhalang bahkan cenderung tidak menyentuh titik keberhasilan. Mencoba mengangkat pemikiran Weber tentang kepemimpinan dalam sebuah organisasi, dalam pemikirannya Weber membagi tiga kepemimpinan dalam organisasi itu didapatkan ada secara tradisional, melalui kharisma seseorang dan ada pula dengan legal rasional. Pemikir rasional seperti Weber tentunya menganggap kepemimpinan di Soga sejak masa kedatuan hingga masa orde baru sebagai bentuk ketidakadilan. Corak rasional Weber kini coba untuk diterapkan dalam kehidupan berorganisasi hingga tata laku pemerintahan kita. Semuanya harus rasional dan tidak ada penurunan tampuk kuasa melalui kepercayaan tertentu. Namun satu hal yang mungkin tidak bisa dibaca ketika model legal rasional itu diterapkan dalam struktur masyarakat desa yang cenderung kental dengan nilai adat istiadat atau bahkan menjadikan nilai luhur tersebut sebagai pertahanan atau modal sosial untuk membangun desanya.
Setidaknya itu yang dikhawatirkan oleh H. Dammare di sela-sela perbincangan makan malam di kediamannya. “Sistem sekarang kayaknya perlu dipikir ulang atau perlu percampuran antara sistem sekarang dengan sistem lokal di Soga”. Beliau mencoba meraba mengenai ketidakberhasilan sistem pemerintahan demokrasi ketimbang sistem lama yang dipandang totaliter saat ini. Politik yang dibawa dewasa ini cenderung mengungkap persoalan yang sama sekali tidak berhubungan dengan kepentingan rakyat, sedangkan hal penting untuk kemaslahatan rakyat seperti protes warga akibat matinya tanaman kakao di lahan mereka diredam.
Menurut H. Dammare masyarakat Soga memerlukan banyak inovasi dari luar di tengah krisis yang dialalami para petani kakao. Namun pernyataan tersebut hendaklah tidak dipahami mentah begitu saja. Sikap selektif masyarakat dan peran pemerintah desa sebagai pintu gerbang masuknya inovasi tersebut perlu banyak mempelajari mengenai kebutuhan warga yang sebenarnya. Selain itu sikap kritis dalam masyarakat perlu dibangun agar tidak dengan mudahnya menerima segala macam bentuk harapan baru yang datang dari luar. Terkait program pemerintah yang diterapkan di desa ada kecenderungan ketidakberhasilan program tersebut terkhusus program non fisik yang banyak diterapkan pada sektor pertanian. Sangat berbeda dengan program fisik berupa pembangunan jalan dan sarana fisik lainnya. Masyarakat desa menunjukkan kepuasan dari perintisan jalan dengan memanfaatkan jalan tersebut. Warga Soga dengan tingkat keterbukaannya sangat rentan dengan menjejalnya program dari luar desa.Besar indikasi demokratisasi di desa yang diawali dengan pemekaran desa merupakan peralihan sistem tertutup tradisional menuju sistem masyarakat terbuka. Peran pemerintah desa sebagai penentu arah pembangunan akan menunjang orisinalitas adat istiadat yang berlaku di desa dengan demikian pembangunan yang berjalan bisa diiringi dengan kekuatan budaya untuk menjaga desa dari gempuran modernitas.

Memerintah di Desa (Pemerintahan desa Soga dulu hingga kini) I

Elemen terkecil pemerintahan dalam kehidupan bernegara seringkali dipandang sebagai partikel yang tidak memiliki pengaruh terhadap sebuah komposisi besar. Secara teritorial bentuk pemerintahan kecil ini disebut desa. Cenderung diberi gelar yang menyingkirkannya sebagai kesatuan masyarakat yang penting, jauh dari modernisasi dan jarang tersentuh pembangunan adalah sedikit sematan yang diberikan pada masyarakat desa. Pembangunan berbentuk proyek fisik serta program pemberdayaan masyarakat desa akhirnya berdatangan menyerbu pelosok yang jarang tersentuh ini. Perbaikan kondisi multi aspek masyarakat desa menjadi pintu masuk seluruh program tersebut. Awal kedatangan penjajah di negeri ini telah memberikan banyak perubahan berarti di pedesaan, mengingat dulu desa menjadi tempat dimana kekayaan alam yang diimpikan oleh negara-negara barat berasal.
Beberapa infrastruktur dibangun demi kelancaran arus komoditas dari desa untuk dikirim ke negara para penjajah. Namun, dibalik itu masyarakat desa juga merasakan perihnya penghisapan atas keringat mereka dengan sedikit atau bahkan tidak mendapatkan upah dari si tuan penjajah. Tingkat pendidikan penduduk desa yang cenderung tertinggal ketimbang penduduk perkotaan menjadi salah satu faktor penunjang masuknya berbagai macam program pemerintah pasca kepergian para penjajah. Pandangan terhadap desa yang tertinggal semakin menjadi dari tahun ke tahun justru ketika maraknya program kiriman yang disuntikkan ke desa. Bukan hanya itu, bantuan luar negeri hingga peran perusahaan swasta kini mulai berdatangan juga dengan niat melakukan perbaikan kondisi. Pertanyaan kemudian timbul bahwa benarkah semua yang berasal dari luar desa tersebut bertujuan untuk membangun desa ataukah justru program yang disajikan hanyalah kedok untuk meraup kekayaan alam yang melimpah?.
Sebagai bagian pemerintahan terkecil desa tidak dapat dicabut dari kehidupan sosial politiknya. Praktik perebutan kekuasaan telah ada jauh sebelum negeri ini menyadur sistem pemerintahan barat. Pemerintah dalam skala kecil ini menjadi penentu arah pembangunan desa sebagai penguasa sosial politik setempat. Seiring berjalannya pemerintahan desa dari masa ke masa, andil pemerintah desa terus berkembangnya sesuai porsi kuasa yang dimiliki terhadap warganya. Hingga pada akhirnya pemerintahan desa juga dijadikan sebagai pintu masuk semua program di luar pemerintah. Berikut adalah cerita tentang pemerintahan desa Soga dari masa ke masa. Kepemimpinan, peran warga dalam pemerintahan serta upaya-upaya pemerintah desa untuk memakmurkan warganya di tengah gempuran program yang datang dari luar desa. Sebuah desa yang berada tepat di Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan dengan penghidupan sebagian besar penduduknya berangkat dari bertani.
***
Kehidupan masyarakat Soga tidak bisa dilepas dari cerita ketika datuk Marioriwawo memegang tampuk kuasa di kedatuan Sopppeng. Wanua Barae pun demikian, yang kemudian menjadi asal cerita terbentuknya desa Soga. Penduduk yang berada di wilayah kekuasaan datuk Marioriwawo sebagian besar petani menggantungkan hidupnya dari jagung, kacang ijo dan tembakau namun ada pula jenis tanaman lain sebagai pelengkap isi dapur maupun untuk dijual sebagai penambah penghasilan. Ketika penjajah masuk di Indonesia dan mulai membenamkan kekuasaannya di wilayah kedatuan Marioriwawo. Maka pada waktu itu sistem pemerintahan mulai bercampur dengan sistem ala barat yang dibawa oleh kolonial pada waktu itu. Lambat laun, aktifitas sosial politik mulai berada dibawah kontrol pemerintah kolonial dengan sistem barat yang diterapkannya.
Petoro, menurut Abdurrahim (Haji Beddu) di Wanua Barae memerintah dan kemudian membawahi beberapa distrik termasuk distrik Marioriwawo yang pada awalnya merupakan bagian dari kedatuan Soppeng. Distrik tersebut kemudian membawahi beberapa pabbicara yang memerintah pada level wanua. Seorang pabbicara yang mendapat gelar petta pabbicara bernama A. Tumpa (ayah kandung dari ketua MA, Arifin Tumpa) yang memerintah di Wanua Barae. Untuk mempermudah tugasnya dalam mengurusi beberapa kampung yang berada di wilayah wanua Barae seorang pabbicara dibantu oleh beberapa Matoa yang kemudian mengurusi kampung seperti Walimpong, Pajjalesang, Soga, Sekkang, Atakka, Mong dan lain-lain. Hingga pada tahun 1940-an ketika belanda mulai hengkang akibat kedatangan bala tentara Jepang sistem pemerintahan dari tingkatan tertinggi yang dipimpin oleh Petoro sampai yang paling rendah yang diurus oleh Matoa terus bertahan.
Dalam status sosial datuk memiliki kedudukan tertinggi dalam masyarakat Marioriwawo, itu tergambar dalam keseharian penduduk terlebih bila ada perhelatan adat yang dilaksanakan. Maka datuk mendapat tempat atau kedudukan tertinggi dalam perjamuan tersebut. Kharisma datuk yang memimpin distrik sangat dihormati oleh warga walaupun dalam kesehariannya ada juga kelompok masyarakat tertentu yang dihargai seperti puang haji (orang yang telah melaksanakan ibadah haji) warga menganggap penghargaan terhadap mereka yang telah melaksanakan ibadah haji memberikan status sosial tinggi di masyarakat karena telah dianggap menyempurnakan agama. Ada juga to warani (orang pemberani) yang disegani oleh penduduk karena kelebihannya disbanding pendudukyang lain di wanua Barae. Namun demikian masyarakat lebih memperhatikan sikap kepribadian dari orang-orang tersebut untuk kemudian dihargai oleh masyarakat. Semakin baik orang tersebut maka semakin tinggi pula penghargaaan masyarakat.
Pada masa pendudukan kolonial di Barae telah terjadi beberapa upaya dari pihak kolonial untuk membangun sarana fisik sekitar tahun 1934. Pada masa kolonial menurut Abdurrahim dulu ada yang disebut dengan galung tattongeng (tanah bengkok) dan jenis tanah lainnya yang kemudian keuntungannya diambil oleh pemerintah dalam hal ini datuk dari hasil pengelolaaannya. Pada masa kolonial ada tiga jenis lahan diantaranya ialah tanah pemerintah, tanah milik dan ada pula yang disebut dengan tanah hehe berbeda dengan dua jenis lahan berikutnya tanah jenis yang ketiga termasuk tanah bebas tidak memiliki pajak. Tanah pemerintah kemudian diberikan oleh datuk untuk digarap oleh masyarakat dan hasilnya dibagikan oleh datuk sebagai penguasa yang mengetahui aturan pembagian keuntungan dari hasil pengelolaan tanah. Kini menurut Abdurrahim penguasa sudah tidak lagi memiliki kekuasaan atas tanah yang disebut galung tattongeng tadi, dulu hingga tingkatan Matoa pemerintah memiliki tanah dan berhak mempekerjakan rakyatnya pada tanah tersebut. Dalam ingatannya seorang Matoa Walimpong pada waktu itu mendapatkan hingga lebih satu hektar sawah. Pada waktu itu pemerintah yang memangku jabatan berhak atas tanah dan apabila digantikan oleh pemerintah yang baru maka pemerintah yang baru tersebut berhak atas tanah tersebut. Bagi rakyat yang mengelola tanah pemerintah maka diwajibkan membayar rente dari keuntungan hasil pengelolaan tanah. Dahulu corak bercocok tanam masyarakat lebih sering berpindah-pindah ketika menganggap bahwa tanah tersebut sudah tidak bisa ditanami lagi. Maka warga yang mengelola tanah tersebut akan meminta kepada pemerintah pemilik lahan untuk mencarikan lahan baru agar kembali diolah. Selain itu ada pula pajak perseorangan yang dipungut, setiap orang mendapatkan kartu pajak yang disebut dengan surat pareja, setiap selesai melakukan pembayaran maka surat tersebut kemudian diberi tanda sebagai bukti telah menyelesaikan pembayaran.
Ketika Jepang mulai menginjakkan kakinya di distrik Marioriwawo banyak rencana pembangunan sarana fisik oleh Belanda yang terbengkalai. Masuknya tentara Nippon memberikan perubahan besar dalam masyarakat wanua Barae terkhusus pemuda yang kemudian mendapatkan pelatihan militer dari tentara Nippon mereka diajarkan mengenai teknik bertempur. Namun ada juga yang amat menyulitkan warga sejak kedatangan tentara Nippon tersebut tingginya biaya setoran kepada pemerintah Jepang menjerat leher masyarakat Barae pada waktu itu. Hingga pada tahun 1945, ketika berita menyerahnya Jepang sampai di Walimpong maka para tentara Jepang berangsur meninggalkan distrik Marioriwawo dan para matoa pun mulai menginstruksikan warga untuk segera membenahi kampung.
***
Sepeninggal Jepang dan dikeluarkannya UU No. 1 tahun 1945 mengenai kedudukan Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID). Maka pada waktu itu ada dua upaya yang dilakukan untuk mengambil kembali kedudukan pemerintahan yang ditinggalkan oleh penjajah. Yang pertama yakni melakukan perebutan pada segala kantor, jawatan dan lain-lain serta yang kedua ialah memfungsikan kembali bala tentara nasional. Namun ada rintangan yang kemudian timbul kembali, setelah berselang tiga tahun kemudian tentara Belanda yang menamakan diri NICA datang sampai di kampung ini. Ada pula warga Barae yang menyebutnya APRA. Qakhar Mudzakkar kemudian kembali ke Sulawesi untuk membantu perjuangan Republik melawan tentara NICA.
Menurut cerita Abdurrahim pada waktu menjelang pelaksanaan PEMILU pertama dalam sejarah Indonesia partai politik mulai masuk diantaranya PSI, NU, dan Masyumi. Dari informasi yang saya dapatkan di Barae pada waktu itu hampir dikuasai oleh NU dengan ketua M. arsyad pada waktu itu. Walaupun belum ada masyarakat yang tahu menahu tentang keikutsertaan warga Barae di PEMILU pertama 1955 tersebut.
Ketika terjadi reformasi kemiliteran di tahun 1953. Para pejuang dibawah kepemimpinan Qakhar berencana bertolak ke Limbung, Gowa untuk dijadikan tentara resmi dibawah Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Qakhar dan pasukannya mulai turun gunung dan rencana akan melakukan penyerahan senjata. Qakhar yang pada waktu itu berpangkat Letnan Kolonel (LETKOL) merasa akan diangkat menjadi panglima. Namun dalam proses pelantikan tersebut ada keganjilan karena Qakhar yang merasa akan dilantik tidak mendapatkan harapan tersebut akibat panglima tertinggi di Ujung Pandang tidak mau menyerahkan jabatannya kepada Qakhar. Maka beliau kemudian menarik pasukannya untuk kembali ke gunung walau ada pula sebagian dari pasukannya yang tetap tinggal menjadi TKR. Sekembalinya ke hutan pemerintah kemudian mengadakan operasi pagar betis dan memanggil kembali bala tentara yang sudah mulai beranjak ke wilayah hutan. Berbeda dengan batalyon 10 yang menjadi kesatuan Abdurrahim beliau pada waktu itu dipanggil oleh pemerintahan Soekarno dan salah satunya berada di wilayah Bone yang dipimpin oleh panglima Yusuf.
Sekembalinya di kampung, ternyata kampung mulai dimasuki oleh gerombolan tentara yang baru. PERMESTA pada waktu itu berada di wilayah yang sempat ditinggalkan oleh Qakhar dan pasukannya. PERMESTA yang beranggotakan sekitar 800 orang dan bersenjata modern. Qakhar merasa PERMESTA mengambil wilayah kekuasaannya, maka pada waktu itu Qakhar dan pasukannya memerangi pasukan PERMESTA dengan cara tidak memberikan bahan makanan. Selama delapan hari masa pertempuran maka pasukan PERMESTA menyerah dan kemudian memutuskan bergabung dengan ketentaraan nasional pada waktu itu. Maka sejak tahun 1957 hingga 1966, Wanua Barae menjadi desa Gorilla (wilayah atau markas gerilyawan Qahhar Mudzakkar). Saat itu, terjadi dua sistem pemerintahan berlaku, yakni desa Gorilla dan desa Pemerintah RI. Gerilyawan yang kemudian berafiliasi dengan perjuangan Karto Suwiryo dalam upaya pembentukan Negara Islam Indonesia (NII) atau Darul Islam dan kemudian menamakan diri mereka Tentara Islam Indonesia (TII) maka mereka menyebut diri mereka gerilyawan DI/TII. Lalu sebagai markas gerilyawan maka kepala kampung saat itu, yang juga menjadi pimpinan militer adalah Abdurrahim. Sementara kepala kampung versi pemerintah adalah Muhammad Saleh yang karena pendudukan itu akhirnya tinggal dan berkantor di Takkalala.
Hingga ketika operasi pagar betis berhasil mengusir para Gorilla, kehidupan masyarakat wanua Barae berjalan sebagaimana biasa. Pembangunan masjid, sekolah dan kembalinya aktifitas ekonomi seperti bertani berjalan terus menerus hingga akhirnya terjadi pengrusakan oleh Tentara Nasional. Masyarakat pun mengungsi ke kota. Walau sebenarnya mereka mulai mengungsi ketika bermunculannya Pa’bangkung yang mengganggu kehidupan sehari-hari warga dengan bersenjatakan bangkung (parang) sekitar tahun 1950-an mereka merampok ke rumah-rumah penduduk dan mengambil anak gadis yang mereka sukai. Melihat kondisi itu pasukan Gorilla melawan para pa’bangkung yang salah satu pemimpinnya bernama Janggo’ Ribi. Pengungsian pun semakin massif ketika tentara republik membersihkan kampung sekitar tahun 1963.
Pada saat turunya dekrit Presiden 5 Juli pergantian kepemimpinan sempat terjadi, Abdurrahim memilih untuk bergabung dengan tentara nasional pada tahun 1959 dan kemudian memilih untuk mengungsi ke kota. Pilihan tersebut dianggap sebagai bentuk penghianatan namun beliau juga berfikir untuk melakukan pembelaan terhadap Negara Kesatuan RI. Maka waktu itu, kepala kampung sepeninggal Abdurrahim. Maka sejak saat itu, kepala kampung diserahkan kepada Petta Tiro dan melanjutkan perjuangan Pembentukan Negara Islam pimpinan Qahhar Mudzakkar hingga benar-benar tuntas di tahun 1966 saat pengungsian berakhir dan warga yang selama ini meninggalkan kampung berangsur-angsur kembali.
Selepas masa pasukan Gorilla di wanua Barae, maka Muhammad saleh sebagai kepala desa versi pemerintah mulai kembali menjalankan tugasnya. Ketika UU No. 18 tahun 1965 dikeluarkan oleh pemerintah yang berisikan mengenai kedudukan pemerintah daerah yang bertujuan menjamin kelangsungan kesatuan negara. Ada yang kemudian terasa membingungkan dalam ingatan Budirman Azis (kepala desa Soga), ketika tahun 1965 terjadi penggabungan beberapa kampung, diantaranya Soga yang dipimpin oleh Abdul Azis, kampung Uddungen yang dipimpin oleh Andi Mappajara dan Kajuara yang kemudian digabung untuk masuk dalam wilayah wanua Barae dibawah kepemimpinan Muhammad Saleh.

***
Sejak jatuhnya rezim orde baru (ORBA) masih dibawah kekuasaan UU nomor 18 tahun 1965 ORBA yang pada waktu itu membawa kekuatan politiknya hingga ke desa juga diterapkan di wanua Barae. Muhammad Saleh yang merupakan kepala Wanua kemudian diangkat menjadi penasehat komisaris desa Golongan Karya (GOLKAR) yang diketuai oleh H. Abdurrahim, kepengurusan GOLKAR di Barae pada waktu itu mengikutkan pengurus desa hingga Rukun Kampung (RK) dalam struktur kepengurusan. Jamil yang menjadi kepala dusun Tonronge saat ini yang dulunya menjabat sebagai RK mengingat pada waktu itu setiap pengurus GOLKAR memilki kartu anggota. Nahdatul Ulama (NU) yang pada waktu itu menguasai perpolitikan di wanua Barae kemudian terkikis dan tersingkir. Namun karena dianggap dituakan M. Arsyad pimpinan partai NU di Barae saat itu tetap dibiarkan memasang papan nama partainya oleh pemerintah desa di depan rumahnya. Sejak saat itu di Wanua Barae, GOLKAR selalu memenangkan pemilu hingga pemilu terakhir tahun 1997.
Kedatuan berubah pada tahun 1957 melalui UU No.( )1957. Tahun 1973 Wanua Barae berganti nama menjadi desa Barae dan seluruh dusunnya kemudian berganti nama menjadi lingkungan pada tahun 1980, maka pada waktu itu Atakka, Sekkang, Mong, Soga, Walimpong dan Pajjalesang disebut lingkungan sebagai bagian dari desa Barae dan pucuk pemerintahan di tingkat lingkungan disebut “kepala lingkungan”. Pada 1979 UU No. 5 mengenai pemerintahan daerah diterbitkan. Maka Desa Barae kemudian menyesuaikan diri dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Diantaranya dengan membentuk badan musyarah desa (BAMUDES) yang fungsinya bertugas sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat desa. Anggota-anggotanya sendiri diambil dari tiap dusun yang merupakan hasil musyawarah dari kampung yang bersangkutan. Nama kampung berubah lagi dan semua kampung di desa Barae berubah menjadi dusun pada tahun 1985, perubahan nama tersebut tidak berlangsung lama karena di tahun 1987 nama kampung kembali diganti menjadi dusun. Karena merasa membutuhkan akses yang mudah tiga lingkungan desa Barae pada tahun 1980. Atakka, Sekkang dan Mong keluar dan membentuk pemerintahan desa sendiri dengan nama desa Mariorilau. Penduduk yang melebihi angka 2000 jiwa pada waktu itu telah mencukupi bagi Mariorilau untuk menjadi desa sendiri tutur Budirman Azis. Alhasil cakupan pemerintahan desa Barae menjadi lebih kecil.
Ada satu hal yang perlu diingat pada masa ORBA di desa Barae. Pada waktu itu sekitar tahun 1970-an bantuan dari pemerintah melalui pemerintah daerah kabupaten Soppeng mulai bergulir. Waktu itu melalui program Hutan Rakyat (HTR) PEMDA membagikan bibit tanaman pohon seperti pinus yang disalurkan melalui dinas kehutanan. Selain itu beberapa sekolah instruksi presiden (INPRES) mulai dibangun di Barae, ada lima sekolah yang kemudian dibangun melalui INPRES no. 5 dan no. 6 dalam kurun waktu 1979-1981 Barae yang beberapa kali menjuarai lomba kebersihan antar desa se-kabupaten Soppeng kemudian mendapatkan pula bantuan pembangunan jalan pada tahun 1979 hingga hari ini masyarakat pun mendapatkan kemudahan dengan dibangunnya jalan di beberapa dusun di desa Barae pada waktu itu. Dalam bidang kesehatan juga ada upaya pemerintah melalui PEMDA dengan dibangunnya pusat kesehatan masyarakat (PUSKESMAS) di Walimpong. Pada waktu itu bantuan berupa pupuk ada juga yang masuk ke desa ini, namun pada awalnya masyarakat tidak menerima karena mereka khawatir akan ada pungutan dari pembagian pupuk tersebut tutur Drs. Amiruddin (Kepala desa Barae sekarang). Ia mencoba mengingat tanggapan masyarakat pada waktu itu. Keengganan masyarakat juga didukung dengan minimnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai penyaluran bantuan serta kegunaannya. Proses belajar masyarakat pun dibentuk dengan sosialisasi yang dilakukan oleh aparat dari dinas pertanian kabupaten untuk memberikan arahan mengenai kegunaan pupuk. “Pembangunan” sangat dirasakan oleh masyarakat pada masa ORBA dengan banyaknya pembangunan infrastruktur.
Tentang pungutan bagi warga yang dalam sejarah negeri ini tidak bisa dilepaskan sebagai salah satu penghasilan pemerintah untuk digunakan membiayai jalannya pemerintahan. Maka pajak tanah yang berlaku pada masa kolonial hingga pemerintahan Soekarno yang disebut rente kemudian berganti dan sekarang kita kenal dengan sebutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Terkhusus mengenai mata pencaharian penduduk, selain usaha yang sebelumnya ada dengan menanam tembakau, kacang ijo, jagung dan usaha berupa penjualan bambu. Masa 1980-an ditandai dengan berawalnya tanaman kakao masuk ke wilayan Barae. Contohnya Haji Hibbu dan Sahai merupakan sedikit orang yang mulai menanam kakao di dusun Soga. Bibit kakao yang rata-rata didapatkan dari kerabat mulai ditanam di pinggir lahan jagung yang mereka miliki. Karena belum mengetahui nilai dari kakao masyarakat cenderung memiliki keraguan dalam menanam kakao, terlebih lagi pandangan orang tua dahulu yang memiliki ketakutan bahwa tanah tersebut akan diserobot oleh pemerintah ketika tanaman kakao sudah berbuah. Lama-kelamaan tanaman kakao mulai merambah ke lahan-lahan utama penduduk hingga akhirnya mereka mulai menggusur lahan jagung, tembakau dan tanaman lainnya untuk ditanami dengan kakao. Seiring dengan sosialisasi dari dinas pertanian tanaman kakao semakin digandrungi oleh penduduk terlebih ketika terjadi lonjakan harga kakao yang mencapai angka Rp.25.000,-/kg pada tahun 1998 hingga 1999 karena jatuhnya nilai rupiah.
Kepemimpinan ORBA yang begitu akrab dengan militer juga ditandai dengan masuknya peran militer di desa Barae. “Pada tahun 1998 program ABRI masuk desa (AMD) pertama kali datang ke desa Barae” tutur Drs. Amiruddin. Memang AMD di desa Barae sangat terlambat karena seperti yang diketahui pada tahun itu pula rezim ORBA menjelang keruntuhannya. Para tentara tersebut yang membantu warga dalam menata desa dengan mengadakan pembersihan kampung dan beberapa pekerjaan lainnya ada yang menempati rumah penduduk dan ada pula yang tinggal di balai pertemuan selama 15 hari. Selain itu dalam struktur pemerintahan di desa sudah mulai diperkenalkan dengan memasukkan pembina keamanan dari TNI dan dari Kepolisian Negara dalam struktur desa. Pembina keamanan ini bertugas membantu masyarakat dalam menjalankan upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat desa. Kencangnya sosialisasi pemerintah terkhusus mengenai pertanian juga dipercepat dengan mulai masuknya TV di ruang-ruang keluarga penduduk pada tahun 1990. Walau listrik belum masuk pada waktu itu, sedikit warga sudah mulai menyalakan TV dengan menggunakan tenaga generator. Sejak saat itu TV menjadi salah satu sarana hiburan beberapa penduduk ketika melepas penat sepulang mengurusi lahan mereka ketika listrik sudah mulai masuk pada tahun 1999.