Selasa, 17 Mei 2011

Memerintah di Desa (Pemerintahan desa Soga dulu hingga kini) II

Sepeninggal masa ORBA maka datang UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Otonomi daerah yang digalakkan pasca runtuhnya rezim ORBA mulai dikembangkan di tingkatan desa termasuk desa Barae. Mengenai struktur pemerintahan di desa Barae peran ganda aparatur desa yang juga menjabat sebagai pengurus KOMDES GOLKAR pada masa ORBA sedikit demi sedikit dihilangkan, walaupun masih ada diantara aparatur desa yang masuk membantu peran partai namun tidak tercatat namanya dalam kepengurusan partai tertentu. GOLKAR tetap menjadi jawara dalam perhelatan politik hingga kini di desa Barae walau beberapa partai politik mulai masuk dan menanamkan pengaruhnya sedikit demi sedikit di masyarakat.
Peralihan pucuk pemerintahan desa Barae akhirnya terjadi setelah selama 42 tahun masa kepemimpinan Muhammad Saleh. Pemerintahan yang dijalankan sejak tahun 1958 tersebut akhirnya digantikan oleh Drs. Amiruddin pada tahun 2001. Pada masa pemerintahan Drs. Amiruddin desa kedatangan bantuan baik dari pemerintah provinsi (PEMPROV) Sulawesi Selatan hingga Pemerintah Kabupaten (PEMKAB) Soppeng. Desa ini mendapat pembangunan jalan dan juga sekolah dasar. “Ada beberapa jalan yang dirintis pada awal masa pemerintahan” Ungkap Amiruddin mengingat perannya pada awal kepemimpinannya sebagai kepala desa. Mengenai pertanian, PEMKAB melalui dinas pertanian pemerintah daerah datang ke desa Barae membagi-bagikan bibit jagung dan padi secara gratis. Selain, melalui KUT (Koperasi Unit Tani) Ma’bulosibatang di Walimpong, yang kini sudah tidak beroperasi, sebagai koperasi yang menolong petani dalam memenuhi kebutuhan berupa pupuk dan peralatan perawatan tanaman lainnya. PEMDA memberikan bantuan pupuk hingga 90 juta rupiah melalui koperasi tani tersebut. Selain itu salah satu mata pencaharian warga yang mengandalkan berkah dari sungai Walanae dengan menjaring ikan juga mendapat bantuan pemerintah berupa bibit ikan yang kemudian disebar oleh dinas perikanan kabupaten Soppeng. Menurut warga Walimpong dahulu ikan-ikan yang hidup di sungai tersebut sering terlihat melompat ke permukaan air pertanda banyaknya jumlah ikan yang hidup di sungai tersebut.
Perubahan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah terjadi pada tahun 2004. Undang-undang (UU no. 32) dikeluarkan dan mengatur mengenai peran pemerintah daerah dalam tiga asas yakni desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagai bentuk penyempurnaan dari UU No. 22 tahun 1999. Maka di Barae terjadi beberapa penyesuaian seperti berubahnya nama Lembaga Musyawarah Desa (LMD) menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang waktu itu ada lima perwakilan dusun Soga yang menjadi anggota BPD, diantaranya H. Dammare yang kini menjabat sebagai ketua BPD di desa Soga. Kembali terjadi perubahan dalam wilayah desa Barae pada waktu itu. Di tahun 2003 menurut kepala desa Barae dan dikuatkan oleh pernyataan Jamil sebagai kepala dusun Tonronge desa Soga. Di Barae diadakan pemecahan dusun, dusun Soga kemudian dipecah menjadi tiga yakni, Bellalao, Pallawa dan dusun Tonronge sebagai persiapan pemekaran desa Soga nantinya. Melalui beberapa tokoh masyarakatnya seperti Budirman Azis yang pada waktu menjabat sebagai kepala dusun dan H. Dammare warga di tiga dusun baru tersebut mengupayakan pemekaran desa. Budirman Azis dijadikan sebagai kepala dusun Bellalao, dusun Pallawa diketuai oleh Marzuki yang sebelumnya menjabat sebagai ketua Rukun Warga (RW) dan di Tonronge Muh. Jamil diangkat menjadi kepala dusun yang sebelumnya juga menjabat sebagai ketua RW. Maka pada tahun 2004 tepatnya di bulan april SK desa persiapan dikeluarkan setelah mengajukan permintaan pemekaran melalui Camat kepada Bupati Soppeng.
Berbagai alasan diutarakan masyarakat Soga untuk membentuk pemerintahan desa sendiri pada waktu itu. Pelayanan yang sulit terlebih dengan adanya sungai Walanae yang membelah desa dan mengakibatkan sulitnya akses menuju pusat desa di Walimpong menjadi salah satu faktor. Pembagian alokasi dana menurut Budirman Azis juga menjadi alasan diperlukannya pemekaran. Menurutnya dengan pemekaran dana finansial yang dikeluarkan mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat desa. Asumsi tersebut beralasan karena jumlah penduduk yang perlu ditanggung oleh kepala desa menjadi berkurang. Ada pula yang menyebutkan seperti apa yang diceritakan oleh Budirman Azis penduduk di desa yang telah dimekarkan akan lebih mudah dalam berpartisipasi dan memberikan sumbangsih untuk mengembangkan desanya.
Berlanjut pada proses pemekaran desa Soga. Karena sebelumnya dusun Soga telah memenuhi syarat menjadi desa termasuk memenuhi syarat jumlah penduduk yang melebihi angka 2000 serta jumlah kepala keluarga (KK) yang berjumlah diatas 250 KK. Camat kemudian mengambil kendali atas desa persiapan Soga dan setahun kemudian SK defenitif keluar dan Soga pun berdiri menjadi desa sendiri dengan tiga dusun. Persiapan pun dilakukan, dengan segera panitia kecil yang sedari awal dibentuk oleh warga untuk mengadakan negosiasi dengan pemerintah desa Barae untuk mengadakan persiapan pemekaran desa, mulai mengumpulkan warga untuk segera membicarakan struktur pemerintahan desa Soga. Camat yang waktu itu memegang kendali atas desa persiapan Soga menunjuk para anggota BPD yakni H. Dammare, Syamsul, Nurhaeda, Sumang dan Lahare. Terpilihnya BPD maka mulailah lagi desa Soga melakukan persiapan pemilihan kepala desa untuk masa jabatan 6 tahun.
Pemilihan pada waktu itu dilakukan dengan membuka pendaftaran calon kepala desa pada awalnya. Pembukaan pendaftaran calon akhirnya ditutup dan menghasilkan dua calon yakni Budirman Azis dan Syamsul yang merupakan salah satu anggota BPD yang ditunjuk oleh camat tadi. Pemilihan pun dijalankan secara langsung dengan menggunakan kertas berwarna. Mengingat kelucuan pada pemilihan tersebut Budirman Azis bercerita sembari tertawa mengenai kondisi pemilihan pada waktu itu. Untuk memilih kepala desa warga diminta memilih salah satu dari dua warna yang menjadi penanda masing-masing calon. Pemilihan yang berlangsung dengan damai tersebut akhirnya dimenangkan oleh Budirman Azis dan posisi beliau yang sebelumnya sebagai kepala dusun Bellalao digantikan oleh Adam Mappiare.
Ketua BPD H. Dammare sempat bercerita mengenai adanya beberapa oknum yang kurang setuju dengan penunjukan Adam Mappiare sebagai kepala dusun Bellalao oleh kepala desa. Waktu itu beberapa warga yang kurang setuju dengan penunjukan tersebut mengumpulkan tanda tangan warga hingga kurang lebih 70 tanda tangan. Namun ketua BPD pada waktu merasakan adanya keganjilan dengan kumpulan tanda tangan yang juga ditembuskan hingga tingkat kecamatan Marioriwawo bahkan kabupaten Soppeng tersebut. Akhirnya ketua BPD memimpin rapat warga di kantor desa dan menunjukkan bahwa telah terjadi pemalsuan tanda tangan karena di antara beberapa nama yang bertanda tangan, ada yang tidak memiliki kemampuan baca tulis. Selain itu, ketua BPD juga membacakan aturan-aturan mengenai pemerintahan desa tentang hak kepala desa untuk menunjuk langsung kepala dusun di desa yang dikepalai. Masalah tersebut akhirnya selesai dengan Adam Mappiare tetap menjadi kepala dusun Bellalao. Salah satu tugas dari kepala dusun di Soga yakni bertanggung jawab untuk mengumpulkan pajak PBB sebesar Rp.5000,- per lahan/bangunan dari setiap warga yang mendiami dusunnya.
Pemerintahan desa dijalankan dengan memulai memusyawarahkan calon aparatur desa yang akan membantu kepala desa dalam menjalankan tugasnya. Bersama perwakilan tiap dusun dan tokoh masyarakat lainnya struktur pemerintahan desa diatur untuk kemudian dijalankan. Dalam pernyataanya kepala dusun Bellalao yang saya temui di kantor desa mengatakan semua pengurus di kantor desa memiliki hubungan kekerabatan dengan kepala desa. Pada urusan administrasi perkantoran diserahkan kepada sekretaris desa. Berbeda dengan pemerintahan di desa pada masa ORBA, pengurus pemerintahan di desa tidak diperkenankan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang digelar oleh salah satu partai politik. Ini juga diakibatkan karena pemerintah pusat memberikan anjuran bagi pegawai negeri sipil (PNS) untuk tidak menjadi pengurus atau fungsionaris partai politik. Terkait mengenai keanggotaan sebagai pegawai negeri sipil, pengurus desa dalam struktur pemerintahan desa Soga yang tercatat sebagai PNS hanya berjumlah tiga orang. Sekretaris desa yang diangkat menjadi PNS merupakan hasil implementasi UU 32 tahun 2004 tersebut.
Pada periode awal pemerintahan di desa Soga musyawarah menjadi alat penentu dalam proses pengambilan keputusan. Kepala desa sering mengikutkan kepala dusun hingga kepala rukun tetangga (RT) dalam pengambilan keputusan terkhusus mengenai persoalan pertanian. Kepemimpinan beliau dinilai begitu berbeda ketimbang kepimpinan Muhammad Saleh yang sudah lama dirasakan masyarakat ketika masih bergabung dengan desa Barae. Kepala desa mengadakan musyawarah dengan warga sekali sebulan untuk mendengar keluhan dari mereka. Berbeda dengan Muhammad Saleh yang dikenal cepat dalam mengambil keputusan dan kadang tanpa perlu bermusyawarah dengan warga. Bahkan menurut warga dahulu ketika berkeliling kampung kepala desa didampingi 3-4 pengawal. “Salah satu diantara pengawal tersebut yang masih hidup bernama Madein, beliau kini sudah sering sakit-sakitan karena usianya yang sudah tua” ungkap Adam Mappiare. Seperti pada masa ORBA pemerintah desa dalam menjaga keamanan dan ketertiban di desa juga dibantu kesatuan TNI dan Kepolisian Negara. Dalam menjalankan tugas pemerintahan seorang BABINSA dan BABINKANTIBMAS masing-masing dari TNI dan Kepolisian Negara ditugaskan untuk membantu pemerintah desa. Seorang BABINSA yang ditugaskan mengurusi beberapa desa di kecamatan Mariorilau bernama Agus Triono.
Mengenai mata pencaharian penduduk yang akhirnya mayoritas menanam coklat mulai menuai masalah dalam beberapa tahun terakhir sejak desa Soga berdiri. Pada 90-an hama Penggerek Batang Kakao (PBK), yakni hama yang mengakibatkan buah dari tanaman kakao mengeras dan ada pula yang kulitnya menjadi hitam mulai mempersulit petani. Beberapa upaya melalui penyuluh pertanian dilakukan selain memberikan pembelajaran kepada petani mengenai tata cara pemberantasan hama. Menurut Muhammad Aska salah satu petani kakao, penyuluh pertanian juga membagikan plastik untuk kemudian digunakan sebagai pembungkus buah kakao agar tidak ikut terjangkit hama. Banyaknya petani yang mencapai angka 1059 jiwa di desa soga membuat pemerintah daerah lebih banyak membantu desa ini melalui dinas pertanian. Sekitar akhir tahun 2009 pemerintah melaksanakan gerakan nasional (GERNAS) kakao dan tentunya desa Soga juga mendapatkan jatah dari program tersebut. Berkurangnya pendapatan penduduk akibat merosot tajamnya produksi buah kakao membuat gerakan ini begitu gampang diterima warga. Memang menurut Adam Mappiare, kepala dusun Bellalao, warga soga tidak pernah menolak produk pertanian yang masuk ke desa.
Lahan di soga kini kurang lebih 90% dipenuhi tanaman kakao dengan hama yang menyerang. GERNAS memberi harapan akan menjadi solusi dari minimnya penghasilan produksi kakao. Penghasilan petani kakao yang menanami lahan seluas satu hektar dulunya dapat menghasilkan buah kakao senilai 15 juta rupiah, kini menurut kepala dusun Bellalao tersebut, satu hektar lahan hanya menghasilkan Rp. 300.000,-. Bahkan merugi. Karena bila dikurangi dengan biaya pupuk dan pemeliharaan lainnya maka hasil penjualan kakao tersebut akan habis untuk biaya pemeliharaan.
GERNAS kakao memiliki tiga program yakni, rehabilitasi, peremajaan, dan intensifikasi. Program rehabilitasi memiliki dua taktik penanggulangan hama yakni teknik sambung samping dan teknik sambung pucuk. Ujung batang yang dipotong kemudian disambungkan dengan tanaman baru disebut sambung pucuk. Sambung samping kulit batang yang disayat berbentuk persegi sehingga kelihatan bagian yang tanpa kulit batang, kemudian batang tersebut ditempeli dengan tanaman baru lalu diikat. Sedangkan program peremajaan yakni semua tanaman kakao yang telah terkena hama kemudian dibabat habis dan ditanami kembali dengan bibit yang baru. Pada program ini pembagian bibit dilakukan untuk mengganti tanaman yang telah dibabat tersebut. Sedangkan program intensifikasi dijalankan dengan membersihkan semua bagian tanaman yang terjangkiti hama, selain pembersihan wilayah sekitar berdirinya tanaman yang dilakukan demi menghindari penyebaran hama. Beberapa warga menjelaskan bahwa program GERNAS mengajukan syarat bagi petani yang ingin mengikuti program. Diantaranya memasukkan permohonan Calon Petani Calon Lahan (CPCL), lahan petani minimal seluas 50 are dan GERNAS kakao hanya boleh memilih salah satu program dari ketiga program yang ditawarkan. Mencoba menanyakan ke beberapa petani, tidak semua petani melaksanakan program ini. Memasuki tahun kedua program GERNAS kakao, beberapa petani merasa kecewa dengan ketidakberhasilan dari program ini, walaupun untuk sambung samping petani melihat tanaman kakao mereka yang sudah berdaun kembali.
Masa awal pemerintahan desa Soga juga disambut dengan berbagai program pemerintah berupa bantuan pemberdayaan masyarakat desa, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). PNPM yang merupakan hutang yang dipinjam oleh pemerintah pusat juga mulai masuk di desa Soga pada tahun 2007. Dari program ini masyarakat kemudian menikmati hasil dari perintisan jalan tani yang menghubungkan antara dusun Pallawa dan Sungai Kubbae sepanjang 820 meter. Kemudian pada tahun 2008 dengan biaya melebihi 100 juta rupiah jalan tani yang menghubungkan antara poros dusun Bellalao dan Ciungnge sepanjang 720 meter. Begitu pula yang terjadi pada tahun 2010 masyarakat juga menikmati hasil dari PNPM yang kembali merintis jalan tani di Wae Ceppe’ dusun Tonronge kurang lebih 1 km dengan dana pembangunan lebih dari 60 juta rupiah. PNPM ternyata tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat Soga dalam membantu usaha pertanian mereka. Lewat PNPM TK Al-Hidayah kemudian berdiri di Coppeng-coppeng dusun Tonronge.
Banyaknya program dari luar desa yang membantu warga desa ditanggapi beragam setidaknya menurut sebagian masyarakat. Dalam pandangan Adam mappiare yang mencoba mengulas tanggapan warga mengenai proyek tersebut menerangkan bahwa program tersebut setidaknya sudah memberikan harapan bagi perbaikan desa. Selain PNPM, ada juga program seperti dana bergulir, Pengembangan Usaha Agrobisnis Pedesaan (PUAP), bantuan air bersih dari UNICEF dan bantuan pasca krisis yang baru tiba di desa yang memiliki 6 Rukun Warga (RK). Di antara semua program tersebut ada pula yang mengecawakan dalam pandangan beliau seperti program bantuan air bersih dari UNICEF, sejak datangnya program tersebut pada tahun 2010 kini program tersebut belum rampung. Program yang masuk ke desa biasanya lebih dulu diketahui oleh warga. Keberadaan TV di desa menjadi alat sosialisasi awal masuknya program tersebut ke desa-desa. Pemerintah desa Soga dalam menanggapi semua bantuan maupun program dari luar sangat terbuka dan dalam pelaksanaannya senantiasa melewati proses musyawarah bersama warga.
Pemerintah desa yang tiap tahunnya juga mendapatan alokasi dana desa (ADD) yang merupakan dana APBD yang dikucurkan dalam tiga tahap dalam setahun. Bagi pemerintah desa Soga dijadikan sebagai peluang untuk mengembangkan desanya serta membiayai urusan administrasi pemerintahan sehari-hari. Bersandarkan pada UU 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, PP 72 tahun 2005 tentang pemerintahan desa dan PERDA Kabupaten Soppeng No.7 tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (ADD). ADD desa Soga kemudian dimanfaatkan dalam membangun beberapa infrastruktur. Dalam pedoman aturan ADD, dana yang dialokasikan tersebut dibagi dua. Pertama, belanja rutin berupa biaya pemeliharaan, biaya rapat dan biaya perjalanan dinas. Sedangkan yang kedua dialokasikan untuk belanja pembangunan berupa biaya administrasi umum, pembangunan fisik, belanja modal, penguatan lembaga ekonomi desa, penguatan kelembagaan PEMDES dan bantuan keuangan bagi ORNOP, PKK, Majelis Taklim dan lain-lain. Bantuan keuangan ini juga bisa diberikan pemerintah desa pada warga yang mendapatkan musibah atau kecelakaan. Terkhusus bagi infrastruktur pada tahun 2009 desa Soga telah membangun beberapa sarana yang sumber pendanaanya dari ADD, di antaranya pembangunan sarana air bersih, pembangunan gedung pertemuan desa, posyandu, pembangunan rabat beton di dusun Pallawa dan pembangunan plat Dukker juga di dusun Pallawa. Pembangunan sarana fisik tersebut memakan biaya belanja pembangunan lebih dari 150 juta rupiah dari 250 juta dana ADD yang dialokasikan. Menurut kepala desa dalam melaksanakan program ADD. Ia senantiasa menyeimbangkan pembangunan merata di tiap dusun dalam.
Terkait peran desa dalam kancah politik baik di tingkat nasional hingga tingkat kabupaten, pemerintah desa senantiasa memberi keleluasaan bagi warga dalam menentukan pilihan. Kepala desa bercerita mengenai posisinya yang selalu bersikap netral atau tidak memihak pada salah satu partai atau calon yang bertarung baik tingkatan pusat maupun daerah. Pada PEMILU di tahun 2004 dan 2009 GOLKAR kembali memenangkan perebutan suara di desa ini. Namun yang menarik, calon dari GOLKAR pada PILKADA Soppeng justru kalah dari lawan politiknya Andi Sutomo, yang diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN), walaupun di dusun Bellalao A. Kaswadi Razak calon yang diusung oleh partai Golkar memenangkan pertarungan. Menurut ketua BPD H. Dammare menjelang pemilu legislatif (PILEG) maupun pilkada para calon berdatangan ke desa Soga dan mulai mendekati para tokoh masyarakat. Menurut beliau, tak jarang bahkan ada yang meminta-minta kepada warga agar dipilih dalam perhelatan politik yang diikuti.
Beberapa calon legislatif dari desa Soga juga ikut bertarung dalam pemilihan legislatif di tahun 2009. Salah satu diantaranya ialah Rahmatiah, namun beliau ternyata tidak berhasil menarik suara masyarakat Soga sehingga dengan terpaksa harus mengurungkan untuk menjadi anggota legislatif di DPRD Kabupaten Soppeng. Desa Soga memiliki 4 tempat pemungutan suara (TPS) yang masing-masing satu ditempatkan di dusun Bellalao dan Tonronge serta 2 TPS ditempatkan di Pallawa. Perhelatan politik di desa ini selalu berlangsung damai. Bahkan sama sekali tidak pernah ditemukan berita mengenai hilangnya baliho calon, setidaknya itu yang diutarakan oleh Wawan anak dari kepala desa Soga.
Pola hidup masyarakat Soga yang cenderung saling mengikuti keberhasilan di antara mereka, membuat beberapa jenis mata pencaharian mulai hilang atau kurang peminatnya. Tengok saja, kini pengusaha ico’ (sejenis rokok tembakau setempat) sudah satu orang. Selain itu pengusaha yang menjual bambu ke beberapa kabupaten melalui sungai Walanae juga tidak lebih dari 15 orang. Beberapa jenis tanaman yang dulunya banyak terlihat di lahan-lahan warga sudah lenyap. Seperti tembakau. Bahkan jagung yang dulunya menjadi makanan pokok warga sudah tidak lagi mendominasi lahan mereka. Kedatangan kakao menjadi ‘pembunuh’ bagi tanaman-tanaman tersebut. Kini masyarakat Soga mulai lagi berupaya mencari penghidupan baru dengan maraknya pengembangbiakan burung walet. Sarang walet yang mencapai harga 15 juta sekilonya tentu saja memberikan daya tarik penghasilan bagi warga. Kini terdapat beberapa bangunan dengan kondisi interior yang menyerupai gudang tanpa jendela dengan lubang-lubang kecil untuk sirkulasi udara dimana walet membuat sarang mulai dibuat oleh warga. Pengembangbiakan walet yang diawali dengan mengembangbiakkan burung sriti kemudian telurnya digantikan oleh telur walet ini bahkan sudah masuk ke beberapa rumah warga. Beberapa warga sudah mulai menyulap bagian tertentu dalam rumahnya untuk dijadikan sarang pengembangbiakan sriti yang kelak akan memancing walet untuk datang bersarang pada gua buatan tersebut.
Dalam sebuah perbincangan warga pada sebuah acara syukuran pasca panen. Salah seorang kemudian melontarkan tanggapan mengenai warga yang kini tak lagi menghargai kharisma pemimpin. Demokrasi yang dianut dan diterapkan di negeri ini mengajarkan kepada seluruh warga Negara tentang kedudukan yang sama di masyarakat. Lalu apa yang kemudian menjadii persoalan ketika penghargaan terhadap pemimpin itu berkurang?. Jalannya sebuah sistem pemerintahan begitu memandang penting makna sebuah kepemimpinan, memimpin masyarakat kompleks seperti saat ini tentunya tidak semudah ketika para pemimpin terdahulu mengatur warganya. Dan akhirnya jalannya sebuah pemerintahan akan terbilang sulit ketika warganya sudah tidak lagi menghargai pemimpinnya. Alhasil setiap rencana maupun kebijakan berjalan tidak selaras dengan partipasi warga. Pembangunan baik yang bersifat fisik dan non fisik untuk kemajuan sebuah wilayah akan terhalang bahkan cenderung tidak menyentuh titik keberhasilan. Mencoba mengangkat pemikiran Weber tentang kepemimpinan dalam sebuah organisasi, dalam pemikirannya Weber membagi tiga kepemimpinan dalam organisasi itu didapatkan ada secara tradisional, melalui kharisma seseorang dan ada pula dengan legal rasional. Pemikir rasional seperti Weber tentunya menganggap kepemimpinan di Soga sejak masa kedatuan hingga masa orde baru sebagai bentuk ketidakadilan. Corak rasional Weber kini coba untuk diterapkan dalam kehidupan berorganisasi hingga tata laku pemerintahan kita. Semuanya harus rasional dan tidak ada penurunan tampuk kuasa melalui kepercayaan tertentu. Namun satu hal yang mungkin tidak bisa dibaca ketika model legal rasional itu diterapkan dalam struktur masyarakat desa yang cenderung kental dengan nilai adat istiadat atau bahkan menjadikan nilai luhur tersebut sebagai pertahanan atau modal sosial untuk membangun desanya.
Setidaknya itu yang dikhawatirkan oleh H. Dammare di sela-sela perbincangan makan malam di kediamannya. “Sistem sekarang kayaknya perlu dipikir ulang atau perlu percampuran antara sistem sekarang dengan sistem lokal di Soga”. Beliau mencoba meraba mengenai ketidakberhasilan sistem pemerintahan demokrasi ketimbang sistem lama yang dipandang totaliter saat ini. Politik yang dibawa dewasa ini cenderung mengungkap persoalan yang sama sekali tidak berhubungan dengan kepentingan rakyat, sedangkan hal penting untuk kemaslahatan rakyat seperti protes warga akibat matinya tanaman kakao di lahan mereka diredam.
Menurut H. Dammare masyarakat Soga memerlukan banyak inovasi dari luar di tengah krisis yang dialalami para petani kakao. Namun pernyataan tersebut hendaklah tidak dipahami mentah begitu saja. Sikap selektif masyarakat dan peran pemerintah desa sebagai pintu gerbang masuknya inovasi tersebut perlu banyak mempelajari mengenai kebutuhan warga yang sebenarnya. Selain itu sikap kritis dalam masyarakat perlu dibangun agar tidak dengan mudahnya menerima segala macam bentuk harapan baru yang datang dari luar. Terkait program pemerintah yang diterapkan di desa ada kecenderungan ketidakberhasilan program tersebut terkhusus program non fisik yang banyak diterapkan pada sektor pertanian. Sangat berbeda dengan program fisik berupa pembangunan jalan dan sarana fisik lainnya. Masyarakat desa menunjukkan kepuasan dari perintisan jalan dengan memanfaatkan jalan tersebut. Warga Soga dengan tingkat keterbukaannya sangat rentan dengan menjejalnya program dari luar desa.Besar indikasi demokratisasi di desa yang diawali dengan pemekaran desa merupakan peralihan sistem tertutup tradisional menuju sistem masyarakat terbuka. Peran pemerintah desa sebagai penentu arah pembangunan akan menunjang orisinalitas adat istiadat yang berlaku di desa dengan demikian pembangunan yang berjalan bisa diiringi dengan kekuatan budaya untuk menjaga desa dari gempuran modernitas.

Memerintah di Desa (Pemerintahan desa Soga dulu hingga kini) I

Elemen terkecil pemerintahan dalam kehidupan bernegara seringkali dipandang sebagai partikel yang tidak memiliki pengaruh terhadap sebuah komposisi besar. Secara teritorial bentuk pemerintahan kecil ini disebut desa. Cenderung diberi gelar yang menyingkirkannya sebagai kesatuan masyarakat yang penting, jauh dari modernisasi dan jarang tersentuh pembangunan adalah sedikit sematan yang diberikan pada masyarakat desa. Pembangunan berbentuk proyek fisik serta program pemberdayaan masyarakat desa akhirnya berdatangan menyerbu pelosok yang jarang tersentuh ini. Perbaikan kondisi multi aspek masyarakat desa menjadi pintu masuk seluruh program tersebut. Awal kedatangan penjajah di negeri ini telah memberikan banyak perubahan berarti di pedesaan, mengingat dulu desa menjadi tempat dimana kekayaan alam yang diimpikan oleh negara-negara barat berasal.
Beberapa infrastruktur dibangun demi kelancaran arus komoditas dari desa untuk dikirim ke negara para penjajah. Namun, dibalik itu masyarakat desa juga merasakan perihnya penghisapan atas keringat mereka dengan sedikit atau bahkan tidak mendapatkan upah dari si tuan penjajah. Tingkat pendidikan penduduk desa yang cenderung tertinggal ketimbang penduduk perkotaan menjadi salah satu faktor penunjang masuknya berbagai macam program pemerintah pasca kepergian para penjajah. Pandangan terhadap desa yang tertinggal semakin menjadi dari tahun ke tahun justru ketika maraknya program kiriman yang disuntikkan ke desa. Bukan hanya itu, bantuan luar negeri hingga peran perusahaan swasta kini mulai berdatangan juga dengan niat melakukan perbaikan kondisi. Pertanyaan kemudian timbul bahwa benarkah semua yang berasal dari luar desa tersebut bertujuan untuk membangun desa ataukah justru program yang disajikan hanyalah kedok untuk meraup kekayaan alam yang melimpah?.
Sebagai bagian pemerintahan terkecil desa tidak dapat dicabut dari kehidupan sosial politiknya. Praktik perebutan kekuasaan telah ada jauh sebelum negeri ini menyadur sistem pemerintahan barat. Pemerintah dalam skala kecil ini menjadi penentu arah pembangunan desa sebagai penguasa sosial politik setempat. Seiring berjalannya pemerintahan desa dari masa ke masa, andil pemerintah desa terus berkembangnya sesuai porsi kuasa yang dimiliki terhadap warganya. Hingga pada akhirnya pemerintahan desa juga dijadikan sebagai pintu masuk semua program di luar pemerintah. Berikut adalah cerita tentang pemerintahan desa Soga dari masa ke masa. Kepemimpinan, peran warga dalam pemerintahan serta upaya-upaya pemerintah desa untuk memakmurkan warganya di tengah gempuran program yang datang dari luar desa. Sebuah desa yang berada tepat di Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan dengan penghidupan sebagian besar penduduknya berangkat dari bertani.
***
Kehidupan masyarakat Soga tidak bisa dilepas dari cerita ketika datuk Marioriwawo memegang tampuk kuasa di kedatuan Sopppeng. Wanua Barae pun demikian, yang kemudian menjadi asal cerita terbentuknya desa Soga. Penduduk yang berada di wilayah kekuasaan datuk Marioriwawo sebagian besar petani menggantungkan hidupnya dari jagung, kacang ijo dan tembakau namun ada pula jenis tanaman lain sebagai pelengkap isi dapur maupun untuk dijual sebagai penambah penghasilan. Ketika penjajah masuk di Indonesia dan mulai membenamkan kekuasaannya di wilayah kedatuan Marioriwawo. Maka pada waktu itu sistem pemerintahan mulai bercampur dengan sistem ala barat yang dibawa oleh kolonial pada waktu itu. Lambat laun, aktifitas sosial politik mulai berada dibawah kontrol pemerintah kolonial dengan sistem barat yang diterapkannya.
Petoro, menurut Abdurrahim (Haji Beddu) di Wanua Barae memerintah dan kemudian membawahi beberapa distrik termasuk distrik Marioriwawo yang pada awalnya merupakan bagian dari kedatuan Soppeng. Distrik tersebut kemudian membawahi beberapa pabbicara yang memerintah pada level wanua. Seorang pabbicara yang mendapat gelar petta pabbicara bernama A. Tumpa (ayah kandung dari ketua MA, Arifin Tumpa) yang memerintah di Wanua Barae. Untuk mempermudah tugasnya dalam mengurusi beberapa kampung yang berada di wilayah wanua Barae seorang pabbicara dibantu oleh beberapa Matoa yang kemudian mengurusi kampung seperti Walimpong, Pajjalesang, Soga, Sekkang, Atakka, Mong dan lain-lain. Hingga pada tahun 1940-an ketika belanda mulai hengkang akibat kedatangan bala tentara Jepang sistem pemerintahan dari tingkatan tertinggi yang dipimpin oleh Petoro sampai yang paling rendah yang diurus oleh Matoa terus bertahan.
Dalam status sosial datuk memiliki kedudukan tertinggi dalam masyarakat Marioriwawo, itu tergambar dalam keseharian penduduk terlebih bila ada perhelatan adat yang dilaksanakan. Maka datuk mendapat tempat atau kedudukan tertinggi dalam perjamuan tersebut. Kharisma datuk yang memimpin distrik sangat dihormati oleh warga walaupun dalam kesehariannya ada juga kelompok masyarakat tertentu yang dihargai seperti puang haji (orang yang telah melaksanakan ibadah haji) warga menganggap penghargaan terhadap mereka yang telah melaksanakan ibadah haji memberikan status sosial tinggi di masyarakat karena telah dianggap menyempurnakan agama. Ada juga to warani (orang pemberani) yang disegani oleh penduduk karena kelebihannya disbanding pendudukyang lain di wanua Barae. Namun demikian masyarakat lebih memperhatikan sikap kepribadian dari orang-orang tersebut untuk kemudian dihargai oleh masyarakat. Semakin baik orang tersebut maka semakin tinggi pula penghargaaan masyarakat.
Pada masa pendudukan kolonial di Barae telah terjadi beberapa upaya dari pihak kolonial untuk membangun sarana fisik sekitar tahun 1934. Pada masa kolonial menurut Abdurrahim dulu ada yang disebut dengan galung tattongeng (tanah bengkok) dan jenis tanah lainnya yang kemudian keuntungannya diambil oleh pemerintah dalam hal ini datuk dari hasil pengelolaaannya. Pada masa kolonial ada tiga jenis lahan diantaranya ialah tanah pemerintah, tanah milik dan ada pula yang disebut dengan tanah hehe berbeda dengan dua jenis lahan berikutnya tanah jenis yang ketiga termasuk tanah bebas tidak memiliki pajak. Tanah pemerintah kemudian diberikan oleh datuk untuk digarap oleh masyarakat dan hasilnya dibagikan oleh datuk sebagai penguasa yang mengetahui aturan pembagian keuntungan dari hasil pengelolaan tanah. Kini menurut Abdurrahim penguasa sudah tidak lagi memiliki kekuasaan atas tanah yang disebut galung tattongeng tadi, dulu hingga tingkatan Matoa pemerintah memiliki tanah dan berhak mempekerjakan rakyatnya pada tanah tersebut. Dalam ingatannya seorang Matoa Walimpong pada waktu itu mendapatkan hingga lebih satu hektar sawah. Pada waktu itu pemerintah yang memangku jabatan berhak atas tanah dan apabila digantikan oleh pemerintah yang baru maka pemerintah yang baru tersebut berhak atas tanah tersebut. Bagi rakyat yang mengelola tanah pemerintah maka diwajibkan membayar rente dari keuntungan hasil pengelolaan tanah. Dahulu corak bercocok tanam masyarakat lebih sering berpindah-pindah ketika menganggap bahwa tanah tersebut sudah tidak bisa ditanami lagi. Maka warga yang mengelola tanah tersebut akan meminta kepada pemerintah pemilik lahan untuk mencarikan lahan baru agar kembali diolah. Selain itu ada pula pajak perseorangan yang dipungut, setiap orang mendapatkan kartu pajak yang disebut dengan surat pareja, setiap selesai melakukan pembayaran maka surat tersebut kemudian diberi tanda sebagai bukti telah menyelesaikan pembayaran.
Ketika Jepang mulai menginjakkan kakinya di distrik Marioriwawo banyak rencana pembangunan sarana fisik oleh Belanda yang terbengkalai. Masuknya tentara Nippon memberikan perubahan besar dalam masyarakat wanua Barae terkhusus pemuda yang kemudian mendapatkan pelatihan militer dari tentara Nippon mereka diajarkan mengenai teknik bertempur. Namun ada juga yang amat menyulitkan warga sejak kedatangan tentara Nippon tersebut tingginya biaya setoran kepada pemerintah Jepang menjerat leher masyarakat Barae pada waktu itu. Hingga pada tahun 1945, ketika berita menyerahnya Jepang sampai di Walimpong maka para tentara Jepang berangsur meninggalkan distrik Marioriwawo dan para matoa pun mulai menginstruksikan warga untuk segera membenahi kampung.
***
Sepeninggal Jepang dan dikeluarkannya UU No. 1 tahun 1945 mengenai kedudukan Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID). Maka pada waktu itu ada dua upaya yang dilakukan untuk mengambil kembali kedudukan pemerintahan yang ditinggalkan oleh penjajah. Yang pertama yakni melakukan perebutan pada segala kantor, jawatan dan lain-lain serta yang kedua ialah memfungsikan kembali bala tentara nasional. Namun ada rintangan yang kemudian timbul kembali, setelah berselang tiga tahun kemudian tentara Belanda yang menamakan diri NICA datang sampai di kampung ini. Ada pula warga Barae yang menyebutnya APRA. Qakhar Mudzakkar kemudian kembali ke Sulawesi untuk membantu perjuangan Republik melawan tentara NICA.
Menurut cerita Abdurrahim pada waktu menjelang pelaksanaan PEMILU pertama dalam sejarah Indonesia partai politik mulai masuk diantaranya PSI, NU, dan Masyumi. Dari informasi yang saya dapatkan di Barae pada waktu itu hampir dikuasai oleh NU dengan ketua M. arsyad pada waktu itu. Walaupun belum ada masyarakat yang tahu menahu tentang keikutsertaan warga Barae di PEMILU pertama 1955 tersebut.
Ketika terjadi reformasi kemiliteran di tahun 1953. Para pejuang dibawah kepemimpinan Qakhar berencana bertolak ke Limbung, Gowa untuk dijadikan tentara resmi dibawah Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Qakhar dan pasukannya mulai turun gunung dan rencana akan melakukan penyerahan senjata. Qakhar yang pada waktu itu berpangkat Letnan Kolonel (LETKOL) merasa akan diangkat menjadi panglima. Namun dalam proses pelantikan tersebut ada keganjilan karena Qakhar yang merasa akan dilantik tidak mendapatkan harapan tersebut akibat panglima tertinggi di Ujung Pandang tidak mau menyerahkan jabatannya kepada Qakhar. Maka beliau kemudian menarik pasukannya untuk kembali ke gunung walau ada pula sebagian dari pasukannya yang tetap tinggal menjadi TKR. Sekembalinya ke hutan pemerintah kemudian mengadakan operasi pagar betis dan memanggil kembali bala tentara yang sudah mulai beranjak ke wilayah hutan. Berbeda dengan batalyon 10 yang menjadi kesatuan Abdurrahim beliau pada waktu itu dipanggil oleh pemerintahan Soekarno dan salah satunya berada di wilayah Bone yang dipimpin oleh panglima Yusuf.
Sekembalinya di kampung, ternyata kampung mulai dimasuki oleh gerombolan tentara yang baru. PERMESTA pada waktu itu berada di wilayah yang sempat ditinggalkan oleh Qakhar dan pasukannya. PERMESTA yang beranggotakan sekitar 800 orang dan bersenjata modern. Qakhar merasa PERMESTA mengambil wilayah kekuasaannya, maka pada waktu itu Qakhar dan pasukannya memerangi pasukan PERMESTA dengan cara tidak memberikan bahan makanan. Selama delapan hari masa pertempuran maka pasukan PERMESTA menyerah dan kemudian memutuskan bergabung dengan ketentaraan nasional pada waktu itu. Maka sejak tahun 1957 hingga 1966, Wanua Barae menjadi desa Gorilla (wilayah atau markas gerilyawan Qahhar Mudzakkar). Saat itu, terjadi dua sistem pemerintahan berlaku, yakni desa Gorilla dan desa Pemerintah RI. Gerilyawan yang kemudian berafiliasi dengan perjuangan Karto Suwiryo dalam upaya pembentukan Negara Islam Indonesia (NII) atau Darul Islam dan kemudian menamakan diri mereka Tentara Islam Indonesia (TII) maka mereka menyebut diri mereka gerilyawan DI/TII. Lalu sebagai markas gerilyawan maka kepala kampung saat itu, yang juga menjadi pimpinan militer adalah Abdurrahim. Sementara kepala kampung versi pemerintah adalah Muhammad Saleh yang karena pendudukan itu akhirnya tinggal dan berkantor di Takkalala.
Hingga ketika operasi pagar betis berhasil mengusir para Gorilla, kehidupan masyarakat wanua Barae berjalan sebagaimana biasa. Pembangunan masjid, sekolah dan kembalinya aktifitas ekonomi seperti bertani berjalan terus menerus hingga akhirnya terjadi pengrusakan oleh Tentara Nasional. Masyarakat pun mengungsi ke kota. Walau sebenarnya mereka mulai mengungsi ketika bermunculannya Pa’bangkung yang mengganggu kehidupan sehari-hari warga dengan bersenjatakan bangkung (parang) sekitar tahun 1950-an mereka merampok ke rumah-rumah penduduk dan mengambil anak gadis yang mereka sukai. Melihat kondisi itu pasukan Gorilla melawan para pa’bangkung yang salah satu pemimpinnya bernama Janggo’ Ribi. Pengungsian pun semakin massif ketika tentara republik membersihkan kampung sekitar tahun 1963.
Pada saat turunya dekrit Presiden 5 Juli pergantian kepemimpinan sempat terjadi, Abdurrahim memilih untuk bergabung dengan tentara nasional pada tahun 1959 dan kemudian memilih untuk mengungsi ke kota. Pilihan tersebut dianggap sebagai bentuk penghianatan namun beliau juga berfikir untuk melakukan pembelaan terhadap Negara Kesatuan RI. Maka waktu itu, kepala kampung sepeninggal Abdurrahim. Maka sejak saat itu, kepala kampung diserahkan kepada Petta Tiro dan melanjutkan perjuangan Pembentukan Negara Islam pimpinan Qahhar Mudzakkar hingga benar-benar tuntas di tahun 1966 saat pengungsian berakhir dan warga yang selama ini meninggalkan kampung berangsur-angsur kembali.
Selepas masa pasukan Gorilla di wanua Barae, maka Muhammad saleh sebagai kepala desa versi pemerintah mulai kembali menjalankan tugasnya. Ketika UU No. 18 tahun 1965 dikeluarkan oleh pemerintah yang berisikan mengenai kedudukan pemerintah daerah yang bertujuan menjamin kelangsungan kesatuan negara. Ada yang kemudian terasa membingungkan dalam ingatan Budirman Azis (kepala desa Soga), ketika tahun 1965 terjadi penggabungan beberapa kampung, diantaranya Soga yang dipimpin oleh Abdul Azis, kampung Uddungen yang dipimpin oleh Andi Mappajara dan Kajuara yang kemudian digabung untuk masuk dalam wilayah wanua Barae dibawah kepemimpinan Muhammad Saleh.

***
Sejak jatuhnya rezim orde baru (ORBA) masih dibawah kekuasaan UU nomor 18 tahun 1965 ORBA yang pada waktu itu membawa kekuatan politiknya hingga ke desa juga diterapkan di wanua Barae. Muhammad Saleh yang merupakan kepala Wanua kemudian diangkat menjadi penasehat komisaris desa Golongan Karya (GOLKAR) yang diketuai oleh H. Abdurrahim, kepengurusan GOLKAR di Barae pada waktu itu mengikutkan pengurus desa hingga Rukun Kampung (RK) dalam struktur kepengurusan. Jamil yang menjadi kepala dusun Tonronge saat ini yang dulunya menjabat sebagai RK mengingat pada waktu itu setiap pengurus GOLKAR memilki kartu anggota. Nahdatul Ulama (NU) yang pada waktu itu menguasai perpolitikan di wanua Barae kemudian terkikis dan tersingkir. Namun karena dianggap dituakan M. Arsyad pimpinan partai NU di Barae saat itu tetap dibiarkan memasang papan nama partainya oleh pemerintah desa di depan rumahnya. Sejak saat itu di Wanua Barae, GOLKAR selalu memenangkan pemilu hingga pemilu terakhir tahun 1997.
Kedatuan berubah pada tahun 1957 melalui UU No.( )1957. Tahun 1973 Wanua Barae berganti nama menjadi desa Barae dan seluruh dusunnya kemudian berganti nama menjadi lingkungan pada tahun 1980, maka pada waktu itu Atakka, Sekkang, Mong, Soga, Walimpong dan Pajjalesang disebut lingkungan sebagai bagian dari desa Barae dan pucuk pemerintahan di tingkat lingkungan disebut “kepala lingkungan”. Pada 1979 UU No. 5 mengenai pemerintahan daerah diterbitkan. Maka Desa Barae kemudian menyesuaikan diri dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Diantaranya dengan membentuk badan musyarah desa (BAMUDES) yang fungsinya bertugas sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat desa. Anggota-anggotanya sendiri diambil dari tiap dusun yang merupakan hasil musyawarah dari kampung yang bersangkutan. Nama kampung berubah lagi dan semua kampung di desa Barae berubah menjadi dusun pada tahun 1985, perubahan nama tersebut tidak berlangsung lama karena di tahun 1987 nama kampung kembali diganti menjadi dusun. Karena merasa membutuhkan akses yang mudah tiga lingkungan desa Barae pada tahun 1980. Atakka, Sekkang dan Mong keluar dan membentuk pemerintahan desa sendiri dengan nama desa Mariorilau. Penduduk yang melebihi angka 2000 jiwa pada waktu itu telah mencukupi bagi Mariorilau untuk menjadi desa sendiri tutur Budirman Azis. Alhasil cakupan pemerintahan desa Barae menjadi lebih kecil.
Ada satu hal yang perlu diingat pada masa ORBA di desa Barae. Pada waktu itu sekitar tahun 1970-an bantuan dari pemerintah melalui pemerintah daerah kabupaten Soppeng mulai bergulir. Waktu itu melalui program Hutan Rakyat (HTR) PEMDA membagikan bibit tanaman pohon seperti pinus yang disalurkan melalui dinas kehutanan. Selain itu beberapa sekolah instruksi presiden (INPRES) mulai dibangun di Barae, ada lima sekolah yang kemudian dibangun melalui INPRES no. 5 dan no. 6 dalam kurun waktu 1979-1981 Barae yang beberapa kali menjuarai lomba kebersihan antar desa se-kabupaten Soppeng kemudian mendapatkan pula bantuan pembangunan jalan pada tahun 1979 hingga hari ini masyarakat pun mendapatkan kemudahan dengan dibangunnya jalan di beberapa dusun di desa Barae pada waktu itu. Dalam bidang kesehatan juga ada upaya pemerintah melalui PEMDA dengan dibangunnya pusat kesehatan masyarakat (PUSKESMAS) di Walimpong. Pada waktu itu bantuan berupa pupuk ada juga yang masuk ke desa ini, namun pada awalnya masyarakat tidak menerima karena mereka khawatir akan ada pungutan dari pembagian pupuk tersebut tutur Drs. Amiruddin (Kepala desa Barae sekarang). Ia mencoba mengingat tanggapan masyarakat pada waktu itu. Keengganan masyarakat juga didukung dengan minimnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai penyaluran bantuan serta kegunaannya. Proses belajar masyarakat pun dibentuk dengan sosialisasi yang dilakukan oleh aparat dari dinas pertanian kabupaten untuk memberikan arahan mengenai kegunaan pupuk. “Pembangunan” sangat dirasakan oleh masyarakat pada masa ORBA dengan banyaknya pembangunan infrastruktur.
Tentang pungutan bagi warga yang dalam sejarah negeri ini tidak bisa dilepaskan sebagai salah satu penghasilan pemerintah untuk digunakan membiayai jalannya pemerintahan. Maka pajak tanah yang berlaku pada masa kolonial hingga pemerintahan Soekarno yang disebut rente kemudian berganti dan sekarang kita kenal dengan sebutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Terkhusus mengenai mata pencaharian penduduk, selain usaha yang sebelumnya ada dengan menanam tembakau, kacang ijo, jagung dan usaha berupa penjualan bambu. Masa 1980-an ditandai dengan berawalnya tanaman kakao masuk ke wilayan Barae. Contohnya Haji Hibbu dan Sahai merupakan sedikit orang yang mulai menanam kakao di dusun Soga. Bibit kakao yang rata-rata didapatkan dari kerabat mulai ditanam di pinggir lahan jagung yang mereka miliki. Karena belum mengetahui nilai dari kakao masyarakat cenderung memiliki keraguan dalam menanam kakao, terlebih lagi pandangan orang tua dahulu yang memiliki ketakutan bahwa tanah tersebut akan diserobot oleh pemerintah ketika tanaman kakao sudah berbuah. Lama-kelamaan tanaman kakao mulai merambah ke lahan-lahan utama penduduk hingga akhirnya mereka mulai menggusur lahan jagung, tembakau dan tanaman lainnya untuk ditanami dengan kakao. Seiring dengan sosialisasi dari dinas pertanian tanaman kakao semakin digandrungi oleh penduduk terlebih ketika terjadi lonjakan harga kakao yang mencapai angka Rp.25.000,-/kg pada tahun 1998 hingga 1999 karena jatuhnya nilai rupiah.
Kepemimpinan ORBA yang begitu akrab dengan militer juga ditandai dengan masuknya peran militer di desa Barae. “Pada tahun 1998 program ABRI masuk desa (AMD) pertama kali datang ke desa Barae” tutur Drs. Amiruddin. Memang AMD di desa Barae sangat terlambat karena seperti yang diketahui pada tahun itu pula rezim ORBA menjelang keruntuhannya. Para tentara tersebut yang membantu warga dalam menata desa dengan mengadakan pembersihan kampung dan beberapa pekerjaan lainnya ada yang menempati rumah penduduk dan ada pula yang tinggal di balai pertemuan selama 15 hari. Selain itu dalam struktur pemerintahan di desa sudah mulai diperkenalkan dengan memasukkan pembina keamanan dari TNI dan dari Kepolisian Negara dalam struktur desa. Pembina keamanan ini bertugas membantu masyarakat dalam menjalankan upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat desa. Kencangnya sosialisasi pemerintah terkhusus mengenai pertanian juga dipercepat dengan mulai masuknya TV di ruang-ruang keluarga penduduk pada tahun 1990. Walau listrik belum masuk pada waktu itu, sedikit warga sudah mulai menyalakan TV dengan menggunakan tenaga generator. Sejak saat itu TV menjadi salah satu sarana hiburan beberapa penduduk ketika melepas penat sepulang mengurusi lahan mereka ketika listrik sudah mulai masuk pada tahun 1999.

Kamis, 21 April 2011

MAHASISWA, PEMILU dan GERAKAN KERAKYATAN

Seribu satu macam metode untuk merebut hati rakyat pada PEMILU nanti, yang menurut sebagian kalangan bahwa momen ini adalah sebuah perhelatan besar, tapi ketika kita menarik akar keberadaan PEMILU 2009 ini tak lain hanyalah sebuah ritual lima tahunan yang tak mampu mengangkat persoalan-persoalan esensial masyarakat Indonesia. Momen besar yang hanya ada pada kacamata politisi atau pejabat yang menginginkan agar kembali duduk di kursi parlemen tersebut , jadi perhelatan ini sama sekali bukanlah sebuah perhelatan besar rakyat Indonesia yang ingin keluar dari penjajahan yang justru datang dari para pembesarnya sendiri. Dari tiap periode yang kemudian muncul hanya bisa didapatkan tentang semakin berkurangnya angka partisipasi pemilih di tiap perhelatan PEMILU.
Sedikit pincang ketika mengatakan bahwa berkurangnya angka partisipasi tersebut lebih besar disebabkan oleh variabel pelaksana PEMILU (KPU) yang tidak mampu memaksimalkan kerja-kerjanya, yang kemudian di lapangan bisa didapatkan tentang beberapa orang yang tidak memiliki kartu pemilih atau halangan administratif lainnya, untuk kondisi aktual perkembangan teknologi maka tak ada lagi alasan daya jangkau yang terbatas, toh! Ternyata teknologi sudah berhasil mengatasi persoalan radius ini, yang ada justru kendala administrasi yang disebabkan politisasi tak lain untuk pemenangan kelompok tertentu yang bertarung. Menjadi nyata bahwa asumsi golput yang menjadi landasan masyarakat hari ini adalah akumulasi tingkat kekecewaan yang tak akan selesai dengan lima menit di tempat pemungutan suara (TPS). Dengan menggadai harapan mereka tiap lima tahun, rakyat papah yang kalap dengan iming-iming rupiah pada hari kampanye ternyata telah menggadaikan negeri ini pada orang yang tak pantas. Penambahan angka Golput di tiap fase PEMILU menjadi pertanda bahwa kelak tak akan terulang lagi tindakan menggadai kepercayaan itu.
Memaknai Golput
Penjungkalan rezim orba yang dimaknai sebagai keberhasilan juga masih menimbulkan tanda tanya akan efektifitas serta perannya untuk mengeluarkan masyarakat kita dari kubangan lumpur represifitas dan kekejaman rezim pada waktu itu. asumsi kalimat sebelumnya menyatakan bahwa akumulasi kekecewaan rakyat terus membumbung seiring menumpuknya jumlah janji para politisi di tiap momennya, janji yang apabila dikumpulkan dalam karung bisa memenuhi truk pengangkut beras. Berbagai bentuk pelanggaran pasca reformasi justru kian mewabah, walaupun dalam beberapa riset yang didukung oleh lembaga internasional menyatakan bahwa Indonesia sedang mengalami kemajuan pesat pasca rezim Soeharto. Jangan lagi bertanya tentang kemiskinan, penggusuran, atau putusan undang-undang sepihak pemerintah yang semua itu bisa tampak jelas dalam hari-hari kita.
Tuntutan mahasiswa pada bulan Oktober pasca kejatuhan rezim Orba akan pembentukan komite rakyat Indonesia (KRI) setidaknya adalah sebuah wujud nyata dari solusi yang kelak akan menggantikan sistem electoral sebelumnya yang dianggap sudah tak lagi mengakomodasi kepentingan rakyat. Mahasiswa pada waktu itu menganggap bahwa parlemen tidak lagi pantas untuk dipertahankan karena secara sistem dan struktur sudah carut-marut disana-sini. Apa dikata, ternyata seruan mahasiswa pada waktu itu tak diindahkan oleh Harmoko cs. yang sedang sibuk menyelesaikan agenda sidang istimewa (SI). Akhirnya harapan besar rakyat Indonesia harus dikubur bersama dengan jenazah para pejuang reformasi, harapan yang begitu asing di telinga para politisi yang tetap ingin melegitimasi sistem tak lain untuk sekedar mempertahankan kuasa yang terancam hilang.
Reformasi dan mimpi-mimpinya bisa dikatakan berhasil karena dengan berani telah menjungkalkan rezim terkuat dalam sejarah pemerintahan Indonesia, namun di satu sisi bisa juga dikatakan sebagai sebuah musibah karena saat ini dengan bermodalkan wajah baru sendi kultural Orba tetap dijadikan sebagai acuan dalam menyelesaikan perdebatan kekuasaan dengan mengatasnamakan rakyat. Perjalanan pemerintahan pasca reformasi hanyalah sebuah wajah baru dari hasil metamorfosis rezim sebelumnya yang hanya dibedakan dengan metode penggunaanya dalam mempertahankan kekuasaan, inilah yang kemudian dinamakan oleh Antonio Gramsci dengan hegemoni.
Begitupun dengan PEMILU 2009, yang juga termasuk titipan dari rezim Orba yang kemudian dikemas dengan cara yang berbeda, namun tetap mempertahankan sistem yang justru membentengi rakyat dalam mengontrol pemerintah, interval yang jauh antara rakyat dan pemerintah sangat berbanding terbalik ketika masa kampanye, untuk itu maka jangan heran bila cendawan raksasa kekecewaan terus menambah volumenya. Muncul sebuah analogi yang mungkin bisa menjadi bahan renungan buat kita, bahwa apakah tidak sama menyuruh seseorang untuk membunuh dengan nada suara menggertak dengan menyuruh sesorang untuk membunuh dengan nada suara yang halus?. Analogi tersebut yang justru kemudian terjadi di era sekarang, mekanisme dirombak dan diperhalus namun tinjauan dan capaian sistem tetap itu-itu saja oeh karena itu maka jangan heran dari sekian banyak PEMILU yang kita lalui, hanya kegalauan dan kekecewaan yang terus muncul di akhir episode.
Dalam tulisan saudara Babra Kamal (Golput dan Perjuangan Mahasiswa) tentang asumsi demokrasi liberal dalam PEMILU 2009, yang hanya mengutamakan mekanisme dan instrumen PEMILU atau dalam artian seberapa besar pun jumlah Golput tetap tak akan mempengaruhi proses PEMILU. Namun pertanyaan besar kemudian muncul bahwa kenapa kemudian gerakan golput begitu banyak dikecam, kita bisa mengambil asumsi bahwa gerakan golput setidaknya masih diperhitungkan dan punya potensi memporak-porandakan sistem yang ada, oleh karena itu para politisi yang telah siap berburu hidangan kekuasaan kelimpungan, belum lagi dengan mereka para titipan orde baru. Secantik apapun wajah PEMILU 2009 yang sama sekali tak berangkat dari kuasa rakyat ini, akan sangat sulit menelurkan bentuk perubahan besar yang sistematika capaiannya telah diatur sedemikian rupa, para politisi baik itu wajah baru ataupun wajah lama sama-sama telah menelenjangi diri dan kemudian berburu untuk memakai pakaian yang telah tersedia oleh sistem lama.
Oleh karena itu, maka sarang reproduksi sistem tersebut (PEMILU), perlu kita buang dan membuat pola baru yang berangkat dari kondisi kemasyarakatan, bukan dengan menjual diri kepada seseorang yang hanya kita kenal dari baliho, dan dengan seenaknya mengatasnamakan rakyat. Tentunya ini bukanlah sebuah kerjaan lima menit di TPS tapi merupakan kerja tulus yang dibarengi kesabaran dalam waktu yang lama untuk menghimpun kekuatan rakyat demi memperbaiki kondisi kita bersama.
Mahasiswa dan Ejakulasi Dini
Peran mahasiswa sebagai pengusung politik nilai, yang dibesarkan oleh sejarah keberhasilan orang terdahulu tetap akan diperhitungkan, bekal perlawanan yang kompleks dan tak dimiliki oleh kekuatan politik yang lain menjadi senjata besar potensial untuk menggapai perubahan esensial kemasyarakatan. Sebagian gerakan mahasiswa kini menganggap bahwa PEMILU 2009 sebagai momen untuk menumpahkan amarah terhadap rezim, dengan asumsi bahwa saatnyalah gerakan kaum muda menggeser dan men-delegitimasi struktur yang sudah pincang, tanpa pertimbangan panjang akan jebakan sistem nantinya, kelompok jenis ini berbondong-bondong berkompetisi di pertarungan electoral baik itu terjun langsung sebagai calon legislatif ataupun berafiliasi dengan partai politik, dengan menggunakan cara yang relatif sama dengan kaum tua, mengisi kepala masyarakat dengan janji tapi sedikit dibumbui dengan cerita heroik gerakan perlawanan jalanan yang kadar keberhasilannya belum seberapa.
Sistem yang telah mengakar di negeri ini, sebenarnya menguat di atas kepala kita masing-masing, namun apalah daya jika sebagian diantara kita menganggap bahwa itu perlu, mungkin esok tak perlu lagi ada mimpi tentang perubahan besar di negeri ini. Mahasiswa dengan pisau analisis yang dimiliki, hendaknya tidak tumpul dalam bertindak, mengkaji ulang terlebih dahulu tentang perangkap sistem yang sedang berjalan di negeri ini, masyarakat Indonesia tidak membutuhkan gerakan besar tapi gerakan kecil yang menyentuh sendi kerakyatan bisa menjadi harapan baru masyarakat Indonesia. Masyarakat pun tak butuh janji, tapi tindak nyata yang dilakukan setidaknya adalah usaha untuk mengurangi isi gudang janji di negeri ini. Tak ada yang pantas diceritakan tentang heroiknya gerakan mahasiswa. Banyak beban rakyat yang membutuhkan tindak nyata dan bukan untaian janji. Konsistensi dan pengaturan pola gerak yang sistematis mahasiswa menjadi jaminan perubahan, bukan dengan terjebak wabah ejakulasi dini yang telah menjangkiti sebagian kawan penjilat jalanan. Dan penghujung zaman telah menunggu kehadiran mahasiswa dan elemen rakyat lainnya untuk sama-sama melepaskan pegangan secara serentak terhadap sistem, ingat bukan dengan 5 menit di TPS!.

Demokrasi Tidak Sama dengan Kebangkitan Nasional

Terlepas dari kontroversi sejarah, tentang apakah kelahiran Budi Oetomo pantas dijadikan sebagai pijakan sejarah kebangkitan nasional negeri ini. Kontoversi itu bergulir di tiap tahunnya, banyak kalangan mencari klausul dari bukti sejarah yang ada. Namun ada garis besar yang bisa kita tarik, bahwa ternyata kebutuhan akan semangat nasionalisme masih lebih kuat dan memikat dibanding kontroversi sejarah tersebut. Para sejarahwan dan akademisi yang memperdebatkan kontroversi sejarah itu masih berharap banyak tentang dibutuhkannya sebuah momen besar kebangkitan massif masyarakat Indonesia untuk keluar dari rimbunnya persoalan.
Kompleksitas masalah yang mendera negeri ini, terbukti datang dari berbagai penjuru. Layaknya turis yang berdatangan ke suatu tempat wisata, persoalan kebangsaan datang silih berganti antara masalah yang berangkat dari ruang domestik dan ruang Internasional. Kompleksitas masalah tersebut semakin memburuk dengan datangnya beberapa solusi yang justru menjelma menjadi jeratan lubang masalah yang baru. Berbicara persoalan kenegaraan di bulan mei tentunya tak lepas dalam benak kita akan peristiwa besar jatuhnya rezim imperialis domestik Soeharto, sontak berawal dari peristiwa mulailah bermunculan teriakan kebebasan dan masuknya kita pada era terbuka setelah selama 32 tahun harus menjadi boneka rezim. Demokrasi didengungkan dengan lugasnya, sejalan dengan itu pujian pun berdatangan dari negara-negara maju dan organisasi besar dunia yang menawarkan beberapa konsep demokrasi seperti good governance, E-government, pasar bebas dan lain-lain.
Dengan konsep keterbukaannya, demokrasi diterima secara latah sebagai solusi akibat trauma otoritarianisme, alhasil demokrasi melanggeng mudah dan mengisi hari-hari kita, semuanya diasumsikan dengan demokrasi. Setiap rencana kenegaraan harus berakar dari konsep itu, hingga teriakan para demonstran juga kerap dibumbui dengan kata itu. PEMILU 2009 ini menjadi ikon utama teriakan demokrasi, membawa asumsi kebebasan memilih masyarakat kemudian diajak berdemokrasi. Lalu apa yang bisa kita petik dibalik cerita demokrasi ini? Kekecewaan, hanya itu yang bisa kita pungut dan menaruhnya pada brankas kenegaraan kita. Anehnya dengung demokrasi itu selalu saja ada, teriakan kedaulatan di tangan rakyat itu tetap saja memekikkan telinga, dan hebatnya jurang persoalan pun semakin menjadi-jadi.
Penerapan konsep demokrasi di Indonesia merupakan penerapan termaju yang pernah ada, bahkan Amerika Serikat sebagai negara utama pengusung konsep ini tak mampu melaksanakan pemilu seperti yang kita lewati baru-baru ini. Pembentukan lembaga yudikasi dan perundang-undangan yang berbelit-belit mengikuti penerapan demokrasi negeri ini, bukannya solusi tapi masalah yang kemudian bersua. Apa yang sebenarnya ada di balik ini? Sedikit mengantar pada wilayah analisa, terdapat 2 indikator pada wacana ini: yang pertama, demokrasi merupakan produk yang datang dari luar, bukan merupakan produk domestik sebagai jalan keluar dari otoritarianisme dan yang kedua: Negara kita dalam catatan sejarah merupakan Negara yang kuat dengan nilai persatuan (masih ingat sebutan Macan asia untuk negeri ini) dan dengan potensi alam yang berlimpah. Beberapa fakta menyebutkan bahwa sejak peristiwa 98 negeri ini banyak kedatangan oleh para pemodal asing yang dengan bebas mengeruk kondisi alam, bahkan tak jarang ada bidang usaha yang kemudian dirampas kepemilikannya oleh pihak asing. Usut, ternyata konsep demokrasi dengan semangat liberal justru menjadi boomerang bagi kita yang telah latah dalam penerapannya, bukan hanya rakyat yang kemudian menjadi badut, namun pemerintah justru bahu-membahu membantu pihak asing untuk mengeruk kekayaan yang seharusnya menjadi konsumsi pemiliknya (rakyat).
Beda lagi dengan masalah yang kemudian timbul pada persoalan electoral (PEMILU), kebebasan memilih sebaliknya justru menjadi perangkat memalukan untuk memasukkan kita pada persoalan baru, PEMILU membuat angka harapan hidup mejadi turun, karena semua urusan telah diserahkan kepada mereka yang tak pernah memegang cangkul; yang tak pernah berpanas-panasan menjadi pedagang kaki lima atau segala bentuk kegiatan miris masyarakat kita, tapi urusan vital ini malah lari ke tangan mereka yang berduit melimpah . Demokrasi ini bukan demokrasi sebagai senjata pembebasan namun tak lain adalah sebuah solusi barbar, demi memecah nilai kesatuan yang ada. Kenapa mereka menyodorkan demokrasi? Semuanya hanya kedok demi pencapaian tujuan, sebuah Negara dengan nilai persatuan yang tinggi akan sangat sulit untuk didera masalah, oleh karena itu untuk menembus tembok kuat persatuan maka diperlukan alat pemecah yang ampuh, kelak kemudian nilai persatuan berganti menjadi saling curiga, kebencian, dan perkelahian antar kelompok.
Kebangkitan nasional 1908 membawa semangat persatuan, bahwa masyarakat Indonesia dibalik pluralitasnya memilki kesamaan nilai dalam warna ketimurannya, dan dengan itu pihak kolonial menjadi gentar. Demokrasi sama sekali tak mencitrakan nilai persatuan mereka membuat kita haus akan kuasa, haus akan kekayaan dan mengusahakan tujuan dengan menginjak kepala orang lain. FUCK of DEMOCRACY

Haruskah turun lagi?? (Mengenang Perlawanan Pedagang Pasar Terong)

Resistensi perlawanan pedagang pasar terong kembali menuai hadangan. Belum lagi menghadapi tindakan tidak manusiawi dari PT. Prabu Artha Group yang didalangi oleh Ferry Sulistyo, kini aksi heroik pedagang dengan mengarak trailer diikuti ribuan massa kembali harus pulang sebagaimana mereka datang dengan hanya membawa harapan. Demonstrasi dengan massa memanjang dimulai dibawah terik berangkat menuju DPRD kota Makassar hanya dengan satu aspirasi “teaiko alle tallasa’ku!!” (jangan kau ambil hidupku!!). Sangat sederhana tapi entah justru menjadi begitu rumit, hidup pas-pasan para pedagang dengan bergantung di depan hamparan Lombok, bawang dan isi dapur lainnya menjadi terancam dengan upaya relokasi sepihak yang diniatkan terhadap para pedagang pasar terong.
Proses pengupayaan pedagang terong untuk mempertahankan hidupnya telah lama ada, sejak pihak developer dengan sokongan pemerintah kota mulai jumawa dengan membangun konsep pasar vertikal bertingkat. Perlawanan itu terasa sulit ketika kini semua stakeholders sudah mulai terjangkiti wabah developmentalisme yang kental dengan apa yang biasa kita sebut dengan modern. Pasar pun tak luput dari bidikan modernitas tersebut, hingga pasar lokal terkhusus pasar terong sebagai suatu wadah perwujudan nilai lokalitas Makassar harus kehilangan konsep interaksi antara pedagang dan pembeli yang selama ini menjadi budaya berniaga kita.
Lalu bagaimana dengan mereka para wakil rakyat? membicarakan ini agaknya terbilang membosankan, karena hampir setiap mata kita jelalatan melihat sekitar, sontak kita terpengarah dan menggelengkan kepala dengan perilaku mereka yang seharusnya mengurusi keluh kesah anak di jalanan, pedagang tergusur, dan semua sajian miris yang hampir menjadi lumrah bila dipandang mata. Selain itu diskusi hingga seminar tentang kinerja mereka tetap saja menghasilkan pengharapan menuju perbaikan yang justru menjemput kebobrokan birokrasi kita.
Begitupun yang dirasakan oleh para pedagang pasar terong, kelakuan acuh tak acuh dari yang biasa disajikan oleh mereka para wakil rakyat kembali terlihat, memberikan harapan semu, bahkan membayangkan janjinya untuk mengembalikan hakikat pasar lokal terbilang sulit. Terbukti atau tidak kelakuan seperti ini tentunya akan membekas dan membentuk stigma di kalangan masyarakat kita yang terbilang masih pasif untuk tak lagi datang menyampaikan aspirasinya, maka jangan heran ketika budaya demokrasi lesuh yang sedah mengidap negeri ini justru akan diperparah oleh simbol-simbol yang hendaknya melakukan perbaikan akan hal tersebut.
Berharap banyak kepada mereka hampir tidak mungkin, tapi bukan berarti pedagang pasar terong akan begitu saja menyerahkan tipisnya harapan hidup kota besar ini kepada mereka yang rakus, banyak elemen masyarakat lain yang ternyata lebih mampu dibandingkan mereka anggota dewan untuk mengembalikan pasar lokal kita tapi dengan syarat kita tak bersikap sama dengan mereka penghuni parlemen yang dirahmati Yang Maha Kuasa.

Kamis, 24 Maret 2011

Tak Seutuhnya Pergi II

Sejam sejak merontanya gumulan amarahku, Dhea tak memalingkan wajah hingga lajuku yang berjalan pergi hingga garis terakhir lantai rumahnya. Tonggak malu dibalut ketakutan, tersingkap merah di wajahku. Aku Chaplin dan tetap tidak menerima itu. Bila kala dua bulan yang lalu aku tak melemahkan jiwa padanya, mungkin pinggul indahnya tak mengikuti. Ia manis meski kutahu tidak utuh buatku, walau kadang pesona itu ditutupi oleh pongah jumawa pujian teman-teman kampus. Berbagai sesal terpajang dalam tiap tatapan mataku di sudut kamar lembab. Catnya yang tak baru lagi terkupas di beberapa bagian hati. Menggenangi Sukaria waktu itu, banjir bertanya tentang apakah aku akan menggendong Dhea lagi?. Sepertinya tidak, karena terlebih dahulu akan kusuling hatiku untuk menjernihkannya dari keruh.
“Suka mentong ko memuji di’?”. Lenyap sudah tanya seperti itu. Kupuji berlebih dalam setiap, penampilan, gerak, bahkan bila dia terbaring dalam beberapa jengkal lipatan silang kakiku saat menjaganya. Kontras warna pakaian yang dikenakannya, memijat kepalaku yang pening diterpa amarah. Selalu kesejukan yang terurai. Tak ada bantahan, sejak saat itu aku jatuh cinta dan terus menumpuk menggunung. Selapang apapun aralnya, aku yang kurus legam memberanikan diri menutupi jelasnya kaku sepasang bibir hitamku. “Saya sayangko Dhea!” seperti pahlawan bertopeng dalam bagian cerita masa depan. Datang dengan beda, mencukupi kekurangan kekasihnya. Aku Chaplin hanya merogoh sedikit usaha menaklukkan sinis dari bibir merahnya. Orang kedua memang selalu begitu, harus kutarik sedikit beberapa batasan syaratku karena untuk kekasihnya yang pertama jelas dia terpenjara.
Seberapa berubah? Perangaiku dikelilingi dengan puji sinis kawanku di kampus hijau. Apalah daya? Diriku terhitung hebat tatkala berhasil menggenggam jemari Dhea melintasi koridor barisan ruang kelas. Hubungan itu hijau, seperti warna atap kelas yang senantiasa melindungi berkah perasaan. Akhir hubungan tak berarti berakhir bagiku, saya masih bisa merogoh dompet dan mencabut sehelai fotonya yang memeluk boneka anjing itu. Sesekali berjejer kenangan dalam tiap titik yang membentuk gambar dalam foto itu. Bila Dhea berfikir aku salah, sama sekali aku tak mengelak bahkan tak terfikir untuk kuumpan balik padanya yang telah membuka jendela kesempatan itu. Jendelanya kini rapuh, sejak pertama memang Dhea bersikukuh di balik jendela itu ada jeruji kuat hubungannya dengan pemuda di Tonasa. “Kenapa tidak ko lawan itu?”. Tapi telat, aku tak butuh mempertanyakan itu. Berdiri dalam jejeran paras cantik di hidupku sudah cukup menggulung semua putus asa.
Dapatkah kau melihatku dan membuka keran kenangan perjalanan kita kala kuberanikan diri menanyaimu dibawah cahaya lampu jalan?. Mungkin akan kucari lagi jaket alvina yang sempat kau kenakan itu. Kutahu kau menutup hidung karena bau badanku yang sebelumnya menjangkiti tiap rajutan benangnya. Tapi kau salah karena merebahkan kepalamu lebih dulu tanpa kuminta. Adakah dalam setiap kesendirianmu, aku tergambar dalam liang fikirmu?. Ataukah ternyata kau juga menyimpan secarik kertas tentangku. Gelombang sinyal intercom pastinya tak kugunakan lagi. Aku sama sekali tidak berani untuk disebut merebut dari kekasihmu. Bila kutahu seberapa besar rasamu padaku, mungkin akan kuukur pula tuangan perhatianku. Hingga akhirnya tak seperih ini bila kemudian hari banjir yang menggenangi Sukaria mengungkap kenangan kita.
“Tidak ji! mama kusimpan-simpan ji”. Begitu sanggahku kala foto itu tak sengaja terlihat oleh istriku. Gambarnya menghimpun banyak rentetan kisah kala kita bersua hingga akhirnya kau dapati gelar sarjanamu. Saban hari kudengar suaramu lewat telefon, tidak banyak yang sempat tertuang dari percakapan kita. Hanya beberapa ingatan terkuak kala dirimu menyandarkan kepala di bahuku saat terkantuk. Tahukah kau? Bahuku keram, tapi aku suka itu. Hubungan kita seperti kelelawar yang tidak bisa melihat di malam hari. Suaramu cukup untuk memberiku jalan. Hubungan kita tak ada yang tahu, kau hebat menyembunyikannya dari kekasih pertamamu. Kuharap hingga kini kau tak memberi tahu padanya. Terang dia hebat, tapi aku tak memusuhi kekasihmu. Tapi aku lebih hebat karena bersamanya aku masih bisa merampas itu.
Kepulan asap rokok menggumpal tepat di depan wajahku. Seperti kisah kita, kepulan asapnya tidak bertahan lama. Hanya dua bulan akhirnya diterpa semilir angin yang lebih kuat. Maaf! Aku juga bisa mengepulkan asap yang baru. Kau cantik, tapi bukan satu-satunya. Beberapa pasangan menjajakan kemesraaan di depanku, berulang-ulang mengangkat kenangan yang sempat terkubur kini. Tentang kejadian kala bibirku menjamah pipimu. “Lale memang ko di’?” tanyamu malu. “Wajar ji toh!” aku membenarkan. Untuk sebagian orang kau mungkin hanya lagu sedih untukku tanpa penjelasan. Tapi sama sekali tak kuakui itu. Cukup! Beginilah aku menghilang darimu.

Tak Seutuhnya Pergi I

Suasana lengang salah satu rumah di jalan Sukaria sore itu sedikit diperkeruh oleh gemericik suara intercom, menggunakan alat komunikasi yang tersohor di kalangan muda-mudi pertengahan 90-an, Chaplin coba merusak kesuntukan sehabis kuliah. Rumah yang tepat berada di kelurahan Tamamaung memang selalu menjadi persinggahan yang pas buatnya. Maklum, Chaplin yang oleh kerabat dekatnya sering dipanggil ‘double C’ tidak memiliki motor atau kendaraan darat bermesin lainnya. Keterbatasan tersebut, di tengah kebutuhan pergaulan tentu saja membatasi perangainya yang selalu ingin berkomunikasi atau sekedar bercerita dengan orang lain. Alat komunikasi dengan bentangan kabel panjang tersebut akhirnya oleh mahasiswa Universitas Muslim Indonesia (UMI) tersebut dijadikan sebagai ‘motor’ udara untuk mengunjungi mereka yang mendapat ‘jatah’ ujung bentangan kabel di rumahnya.

“Bisa saya disambungkan dengan Dhea?”
Minta Chaplin kepada operator. Harapannya Dhea tidak lagi bersikap sinis padanya ketika melontarkan sedikit basa-basi untuk memulai perkenalan. Sejak bersua di kampus hijau itu, mahasiswi hukum UMI angkatan 94 ini memang telah menarik perhatian Chaplin yang terang lebih berumur muda setahun. Sungguh tidak mengherankan, mahasiswi senior bernama lengkap Kharisma Neni ini memang merupakan salah satu ‘jawara’ fakultas hukum yang digandrungi seantero kampus. Sedikit tomboy, semakin menambah daya tarik pada diri Dhea yang memang ‘dihadiahi’ dengan kulit putih dan paras memikat ala perempuan muda Makassar pada masanya.

“Dhea,ini?” dengan segera Chaplin bertanya ketika tersadar permintaannya telah tersambung.
“Iya!” sinis Dhea menjawab.
Bergelanyut jutaan perasaan dalam diri si pemilik kulit legam ini, harapnya usaha yang kesekian kalinya ini bisa membuahkan hasil. Namun mendapati intonasi suara Dhea ketika menjawab pertanyaannya serasa baginya akan kembali dijemput oleh rasa penasaran akibat komunikasi dengan perempuan pujaan yang tak kunjung terjadi. Dasar Chaplin anak muda berdarah sebuah kabupaten yang berjarak sekitar 100 km dari kota Makassar ini, tak juga kunjung kendor semangatnya untuk mengisi hari-hari Dhea dengan gangguan.
“Bisa saya jalan-jalan ke rumah ta’?” sambung Chaplin yang mencoba tidak terpengaruh dengan nada menjawab lawan bicaranya.
“Untuk apa?” timpal Dhea masih dengan nada yang sama.

Selang lama Chaplin menguras bujuk yang dimilikinya. Dhea yang memiliki jarak rumah dengan Chaplin tak cukup jauh ini akhirnya menutup pembicaraan. Kesempatan Chaplin belum habis, karena pembicaraan pakaballisi’ (Makassar: menjengkelkan) via intercom tadi ternyata membuahkan informasi yang cukup baginya untuk bersua dengan perempuan yang menurutnya begitu semampai. Niat Dhea untuk berkunjung ke rumah salah satu temannya Oksa yang juga teman dekat Chaplin, baginya tak lain adalah ruang terbuka setidaknya untuk bertemu langsung.

Tak jauh dari masjid Nurul Iman juga di area jalan Sukaria, rumah Oksa mulai kedatangan tamu. Tak ingin membuang peluang Chaplin datang lebih cepat dengan harapan semua syarat kedatangan Dhea ke rumah Oksa juga terpenuhi. Akhirnya tibalah saat ketika sesosok kulit putih bening yang dilapis dengan kaos produksi Bali warna merah memasuki halaman rumah Oksa, sontak pula Chaplin terbelalak karena ternyata si tamu Oksa yang paling diharap kedatangannya oleh Chaplin ini akhirnya muncul juga. Usut cerita, kedatangan Dhea ke rumah Oksa ternyata niatan Dhea untuk meminta pertolongan kepada Oksa. Ujian skripsi Dhea menjelang dan sore itu juga dia membutuhkan seseorang yang sedia mengantarkannya di jalan kemerdekaan timur komplek Bumi Tamalanrea Permai (BTP) untuk mengambil skripsinya yang telah rampung. Gayuh bersambut, Oksa tak mampu menyanggupi permintaan Dhea. Tak ingin mengecewakan temannya, Oksa melemparkan kesediaanya pada Chaplin yang sedari tadi hanya bisa terdiam memandangi gadis idaman yang sudah berada di depannya.

“Antar sai tawwa itu Dhea ke BTP ambil skripsinya!” Ujar Oksa sambil melontarkan wajahnya pada Chaplin.
Masih terbayang sikap Dhea yang ketus padanya. Chaplin dengan sedikit sombong, menaikkan harga dan menimpali permintaan itu seraya berkata ”Yang penting mauji orangnya”.
Tanpa pikir panjang Oksa menolehkan wajahnya pada Dhea.
“Mau jko tawwah?” tanya Oksa pada Dhea.
Seperti bukan Dhea yang selama ini ketus terhadapnya akhirnya mengiyakan sembari mengangguk dan melihat ke arah Chaplin. Sore itu bagi Chaplin sontak berubah laksana belantara gemerlap bintang mengelilingi.
“Jam berapa paeng berangkat? Asal adaji motor, tidak ada motorku saya itu” sambungnya yang mulai merasa diatas angin.
“Habis maghrib berangkatki’, adaji motor” jawab Dhea menutup.

***
Lepas maghrib Chaplin mulai menapaki langkah demi langkah menuju rumah paman Dhea. Langkah yang dimantapkan dengan hentakan sepatu kets bermerek warrior. Dhea memang bertempat bersama paman dan bibinya yang keduanya bekerja sebagai tenaga pengajar pada salah satu sekolah negeri di Makassar. Malam itu Chaplin terlihat begitu rapi dengan balutan kemeja biru mudanya yang dimasukkan kedalam celana panjang merek grafity dan pastinya dengan model update pada kurun waktu itu. Keluarlah Dhea pakaian serba hitam dari dalam rumahnya, semakin rianglah dalam hati Chaplin karena malam itu Dhea mengenakan pakaian dengan warna kesukaannya.

Perjalanan motor suzuki jetcold akhirnya dimulai dengan melintasi jalan sukaria menuju BTP, si joki Chaplin dan penumpangnya saling berjarak dalam menentukan posisi bokong mereka pada sadel motor yang kira-kira berukuran kurang dari setengah meter. Perjalanan dengan perkiraan kecepatan 60 km per jam ini terlihat bagai seorang tukang ojek yang mengantar penumpang asing, praktis sepanjang perjalanan yang melintasi jalan racing centre hingga perintis kemerdekaantak satupun suara dikeluarkan dari mereka masing-masing.

Sesampai di rumah Ani, tempat yang mereka tuju, tanpa pikir panjang Dhea bergegas mengambil lembaran tebal yang sebelumnya memang sudah disiapkan oleh temannya itu.
“Mari saya fotokopi kan!” minta Chaplin kepada Dhea menawarkan bantuan.
“Janganmi! Sama-sama miki pergi saja.” Balas Dhea menolak
Keduanya pun kembali memasang jarak duduk diatas kendaraan yang hanya memiliki tiga persenelan tersebut. Menuju salah satu toko alat tulis di gerbang komplek, keduanya menyempatkan singgah sebelum pulang untuk menggandakan skripsi Dhea.
“Mauko Coca cola?” tawar Chaplin pada Dhea mengisi pembicaraan
“Tidak!” Spontan Dhea menjawab
“Sprite?” tawar Chaplin kembali
“Tidak!” jawab Dhea sama
“Fanta?” sambung Chaplin yang tidak patah semangat walaupun sudah menawarkan hingga tiga kali.
“Tidak! Tidak suka ka.” Lagi-lagi Dhea menolak
Melihat tingkah itu, Chaplin semakin penasaran dengan perempuan yang dia idamkan itu. Chaplin menawarkan permen Mentos yang ditaruh di dalam toples kaca, namun Dhea tetap menolak. Chaplin merasa senang dengan penolakan itu, menurutnya penolakan ini sebagai pertanda bahwa Dhea tidak terlalu banyak meminta. Baginya, sangat pas dengan kondisinya yang lebih sering puasa akibat kantong kering.

Tepat pukul sepuluh lewat dua puluh menit, keduanya meninggalkan komplek BTP. Belum cukup sekilo perjalanan, Chaplin menghentikan kendaraannya.
“Kenapa berhenti?” Tanya Dhea heran
Tanpa menjawab Chaplin melepas rain coat alvinanya dan menyodorkan pada Dhea
“Pakai mi ini! Nanti kedinginan ko.”
“Janganmi deh!” jawab Dhea menolak
Tepat depan gerbang universitas Cokroaminoto Chaplin terus meminta Dhea untuk menggunakan jaketnya. Berdiri di depan sebuah tiang listrik akhirnya Dhea mengiyakan menggunakan jaket tersebut. Kembalilah mereka melanjutkan perjalanan menuju Sukaria. Kendaraan pun melaju dengan kecepatan yang sedikit berkurang, Chaplin mulai memberanikan diri untuk memperdekat jarak duduk. Tarikan gas pun diundur sehingga kecepatan berkurang menjadi 40 km/jam. Menikmati perjalanan yang hampa menuju sukaria, akhirnya Chaplin meretasnya.
“Dhea! Mauka jadi pacarmu!” berat rasanya kalimat itu terucap.
“Adami pacarku, dia orang kerjami.” Dhe menjawab dengan lugas
“Saya suka sekali ko Dhea, biar cuma satu hari.” Chaplin mencoba menekankan keseriusannya
“Maksako ini parner?” tanya Dhea heran
“Iyah! Jawab Chaplin. Angin yang menyeruduk badannya yang tak berjaket terasa tak dingin lagi.
“Memang lagi marahanka’ sama pacarku sekarang jadi tidak baku bicaraka’ dulu.” Dhea berkelakar.

“Kalau begitu, ini malam mo saja! Mauja ini isi kekosonganmu Dhea”. Sambung Chaplin dengan raut berharap.
Lama bertukar ucap, pembicaraan dengan minim kalimat ini akhirnya berujung pada ucapan ringan dengan intonasi kecil dari mulut Dhea.
“Iyo paeng, asal kalau baikanma’ dengan pacarku putus miki nah!”
Riang bergejolak perasaan Chaplin, tanpa berfikir panjang lelaki kurus ini segera mengiyakan syarat yang diminta oleh perempuan yang telah menjadi kekasihnya sejak beberapa detik yang lalu. Tangan kiri Chaplin meminta tangan kiri Dhea untuk memeluknya dari belakang, tak tersadar akhirnya Dhea pun merebahkan kepalanya tepat di punggung bagian kanan kekasih kedua yang ia miliki. Memberontaklah perasaan keduanya malam itu. Terkhusus bagi Chaplin, serasa meminta jarak menuju sukaria supaya bisa ditambahkan beberapa kilometer lagi.

***
Kesehariannya dengan Dhea, memberikan kebanggan tersendiri bagi Chaplin. Gosip pun merebak diantara mahasiswa hukum tentang kehebatan Chaplin mendapatkan primadona fakultas. Chaplin yang lebih suka mengakui dirinya sebagai mahasiswa bodoh santer diberitakan sebagai penakluk kawakan oleh teman-temannya. Sedikit angkuhlah Chaplin dengan kondisi tersebut, hingga jumawa itu membawanya untuk lupa bahwa suatu ketika dia akan menjadi pesakitan ketika hubungan Dhea pacar pertamanya telah membaik. Semakin waktu beranjak semakin dalam pula rasa cinta keduanya. Namun keduanya dibedakan tentang pilihan Dhea yang tak mau menceritakan alasan tentang keengganannya meninggalkan kekasihnya yang bekerja di perusahaan semen tonasa itu. Seakan terjerumus dalam jurang rasa, Chaplin juga enggan mempertanyakan. Tercetaknya romansa kasih sayang keduanya, membuat Chaplin juga tak tanggung-tanggung melempari kekasihnya dengan perhatian yang dimiliki. Bahkan suatu ketika Chaplin rela menggendong Dhea kala banjir menggenangi jalan sukaria, tak peduli dengan olokan tetangga dia berlalu serasa tak ada yang melihat.

Terik mengintip, Chaplin yang berada dirumahnya mendapati pagernya bertuliskan pesan dari Dhea. Chaplin pun segera melangkahkan kakinya menuju ke rumah kekasihnya. Dia memang telah terbiasa melakukan hal seperti itu, melakukan segalanya demi sang pemilik hatinya. Setiba di rumah Dhea, Chaplin mendapati Dhea sedang terbaring lemas. Rupanya isi pesan singkat yang diterimanya berisi kabar keadaan Dhea yang sedang kurang fit. Chaplin pun memberanikan diri untuk duduk disamping kekasihnya.
“Putus miki nah?” tutur Dhea pelan. Laksana petir di siang bolong, Chaplin mendapati ucapan yang tak diharapkan menjemput siang itu. Walau sebenarnya dia sudah menerka bahwa kapan saja ucapan itu bisa terungkap. Berberat hatilah dia untuk mengiyakan dan hingga akhirnya.
“Baikan ma’ dengan pacarku yang di tonasa”. Sambung Dhea
“Sebenarnya berat ini Dhea….” Belum sempat Chaplin melanjutkan kalimatnya. Dhea lalu menimpali
“Saya kira janji moko dulu? Putus miki saja! Dhea menutup ucapannya.

Tegukan segelas kopi mengakhiri cerita Chaplin tua siang itu. Saya pun bergegas meninggalkan warung kopi yang tepat berada di sebelah patung ayam.
“Jangan sembarang kau tulis nah! Perintah Chaplin padaku sambil mengibas-ngibaskan topi putihnya.