Selasa, 17 Mei 2011

Memerintah di Desa (Pemerintahan desa Soga dulu hingga kini) I

Elemen terkecil pemerintahan dalam kehidupan bernegara seringkali dipandang sebagai partikel yang tidak memiliki pengaruh terhadap sebuah komposisi besar. Secara teritorial bentuk pemerintahan kecil ini disebut desa. Cenderung diberi gelar yang menyingkirkannya sebagai kesatuan masyarakat yang penting, jauh dari modernisasi dan jarang tersentuh pembangunan adalah sedikit sematan yang diberikan pada masyarakat desa. Pembangunan berbentuk proyek fisik serta program pemberdayaan masyarakat desa akhirnya berdatangan menyerbu pelosok yang jarang tersentuh ini. Perbaikan kondisi multi aspek masyarakat desa menjadi pintu masuk seluruh program tersebut. Awal kedatangan penjajah di negeri ini telah memberikan banyak perubahan berarti di pedesaan, mengingat dulu desa menjadi tempat dimana kekayaan alam yang diimpikan oleh negara-negara barat berasal.
Beberapa infrastruktur dibangun demi kelancaran arus komoditas dari desa untuk dikirim ke negara para penjajah. Namun, dibalik itu masyarakat desa juga merasakan perihnya penghisapan atas keringat mereka dengan sedikit atau bahkan tidak mendapatkan upah dari si tuan penjajah. Tingkat pendidikan penduduk desa yang cenderung tertinggal ketimbang penduduk perkotaan menjadi salah satu faktor penunjang masuknya berbagai macam program pemerintah pasca kepergian para penjajah. Pandangan terhadap desa yang tertinggal semakin menjadi dari tahun ke tahun justru ketika maraknya program kiriman yang disuntikkan ke desa. Bukan hanya itu, bantuan luar negeri hingga peran perusahaan swasta kini mulai berdatangan juga dengan niat melakukan perbaikan kondisi. Pertanyaan kemudian timbul bahwa benarkah semua yang berasal dari luar desa tersebut bertujuan untuk membangun desa ataukah justru program yang disajikan hanyalah kedok untuk meraup kekayaan alam yang melimpah?.
Sebagai bagian pemerintahan terkecil desa tidak dapat dicabut dari kehidupan sosial politiknya. Praktik perebutan kekuasaan telah ada jauh sebelum negeri ini menyadur sistem pemerintahan barat. Pemerintah dalam skala kecil ini menjadi penentu arah pembangunan desa sebagai penguasa sosial politik setempat. Seiring berjalannya pemerintahan desa dari masa ke masa, andil pemerintah desa terus berkembangnya sesuai porsi kuasa yang dimiliki terhadap warganya. Hingga pada akhirnya pemerintahan desa juga dijadikan sebagai pintu masuk semua program di luar pemerintah. Berikut adalah cerita tentang pemerintahan desa Soga dari masa ke masa. Kepemimpinan, peran warga dalam pemerintahan serta upaya-upaya pemerintah desa untuk memakmurkan warganya di tengah gempuran program yang datang dari luar desa. Sebuah desa yang berada tepat di Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan dengan penghidupan sebagian besar penduduknya berangkat dari bertani.
***
Kehidupan masyarakat Soga tidak bisa dilepas dari cerita ketika datuk Marioriwawo memegang tampuk kuasa di kedatuan Sopppeng. Wanua Barae pun demikian, yang kemudian menjadi asal cerita terbentuknya desa Soga. Penduduk yang berada di wilayah kekuasaan datuk Marioriwawo sebagian besar petani menggantungkan hidupnya dari jagung, kacang ijo dan tembakau namun ada pula jenis tanaman lain sebagai pelengkap isi dapur maupun untuk dijual sebagai penambah penghasilan. Ketika penjajah masuk di Indonesia dan mulai membenamkan kekuasaannya di wilayah kedatuan Marioriwawo. Maka pada waktu itu sistem pemerintahan mulai bercampur dengan sistem ala barat yang dibawa oleh kolonial pada waktu itu. Lambat laun, aktifitas sosial politik mulai berada dibawah kontrol pemerintah kolonial dengan sistem barat yang diterapkannya.
Petoro, menurut Abdurrahim (Haji Beddu) di Wanua Barae memerintah dan kemudian membawahi beberapa distrik termasuk distrik Marioriwawo yang pada awalnya merupakan bagian dari kedatuan Soppeng. Distrik tersebut kemudian membawahi beberapa pabbicara yang memerintah pada level wanua. Seorang pabbicara yang mendapat gelar petta pabbicara bernama A. Tumpa (ayah kandung dari ketua MA, Arifin Tumpa) yang memerintah di Wanua Barae. Untuk mempermudah tugasnya dalam mengurusi beberapa kampung yang berada di wilayah wanua Barae seorang pabbicara dibantu oleh beberapa Matoa yang kemudian mengurusi kampung seperti Walimpong, Pajjalesang, Soga, Sekkang, Atakka, Mong dan lain-lain. Hingga pada tahun 1940-an ketika belanda mulai hengkang akibat kedatangan bala tentara Jepang sistem pemerintahan dari tingkatan tertinggi yang dipimpin oleh Petoro sampai yang paling rendah yang diurus oleh Matoa terus bertahan.
Dalam status sosial datuk memiliki kedudukan tertinggi dalam masyarakat Marioriwawo, itu tergambar dalam keseharian penduduk terlebih bila ada perhelatan adat yang dilaksanakan. Maka datuk mendapat tempat atau kedudukan tertinggi dalam perjamuan tersebut. Kharisma datuk yang memimpin distrik sangat dihormati oleh warga walaupun dalam kesehariannya ada juga kelompok masyarakat tertentu yang dihargai seperti puang haji (orang yang telah melaksanakan ibadah haji) warga menganggap penghargaan terhadap mereka yang telah melaksanakan ibadah haji memberikan status sosial tinggi di masyarakat karena telah dianggap menyempurnakan agama. Ada juga to warani (orang pemberani) yang disegani oleh penduduk karena kelebihannya disbanding pendudukyang lain di wanua Barae. Namun demikian masyarakat lebih memperhatikan sikap kepribadian dari orang-orang tersebut untuk kemudian dihargai oleh masyarakat. Semakin baik orang tersebut maka semakin tinggi pula penghargaaan masyarakat.
Pada masa pendudukan kolonial di Barae telah terjadi beberapa upaya dari pihak kolonial untuk membangun sarana fisik sekitar tahun 1934. Pada masa kolonial menurut Abdurrahim dulu ada yang disebut dengan galung tattongeng (tanah bengkok) dan jenis tanah lainnya yang kemudian keuntungannya diambil oleh pemerintah dalam hal ini datuk dari hasil pengelolaaannya. Pada masa kolonial ada tiga jenis lahan diantaranya ialah tanah pemerintah, tanah milik dan ada pula yang disebut dengan tanah hehe berbeda dengan dua jenis lahan berikutnya tanah jenis yang ketiga termasuk tanah bebas tidak memiliki pajak. Tanah pemerintah kemudian diberikan oleh datuk untuk digarap oleh masyarakat dan hasilnya dibagikan oleh datuk sebagai penguasa yang mengetahui aturan pembagian keuntungan dari hasil pengelolaan tanah. Kini menurut Abdurrahim penguasa sudah tidak lagi memiliki kekuasaan atas tanah yang disebut galung tattongeng tadi, dulu hingga tingkatan Matoa pemerintah memiliki tanah dan berhak mempekerjakan rakyatnya pada tanah tersebut. Dalam ingatannya seorang Matoa Walimpong pada waktu itu mendapatkan hingga lebih satu hektar sawah. Pada waktu itu pemerintah yang memangku jabatan berhak atas tanah dan apabila digantikan oleh pemerintah yang baru maka pemerintah yang baru tersebut berhak atas tanah tersebut. Bagi rakyat yang mengelola tanah pemerintah maka diwajibkan membayar rente dari keuntungan hasil pengelolaan tanah. Dahulu corak bercocok tanam masyarakat lebih sering berpindah-pindah ketika menganggap bahwa tanah tersebut sudah tidak bisa ditanami lagi. Maka warga yang mengelola tanah tersebut akan meminta kepada pemerintah pemilik lahan untuk mencarikan lahan baru agar kembali diolah. Selain itu ada pula pajak perseorangan yang dipungut, setiap orang mendapatkan kartu pajak yang disebut dengan surat pareja, setiap selesai melakukan pembayaran maka surat tersebut kemudian diberi tanda sebagai bukti telah menyelesaikan pembayaran.
Ketika Jepang mulai menginjakkan kakinya di distrik Marioriwawo banyak rencana pembangunan sarana fisik oleh Belanda yang terbengkalai. Masuknya tentara Nippon memberikan perubahan besar dalam masyarakat wanua Barae terkhusus pemuda yang kemudian mendapatkan pelatihan militer dari tentara Nippon mereka diajarkan mengenai teknik bertempur. Namun ada juga yang amat menyulitkan warga sejak kedatangan tentara Nippon tersebut tingginya biaya setoran kepada pemerintah Jepang menjerat leher masyarakat Barae pada waktu itu. Hingga pada tahun 1945, ketika berita menyerahnya Jepang sampai di Walimpong maka para tentara Jepang berangsur meninggalkan distrik Marioriwawo dan para matoa pun mulai menginstruksikan warga untuk segera membenahi kampung.
***
Sepeninggal Jepang dan dikeluarkannya UU No. 1 tahun 1945 mengenai kedudukan Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID). Maka pada waktu itu ada dua upaya yang dilakukan untuk mengambil kembali kedudukan pemerintahan yang ditinggalkan oleh penjajah. Yang pertama yakni melakukan perebutan pada segala kantor, jawatan dan lain-lain serta yang kedua ialah memfungsikan kembali bala tentara nasional. Namun ada rintangan yang kemudian timbul kembali, setelah berselang tiga tahun kemudian tentara Belanda yang menamakan diri NICA datang sampai di kampung ini. Ada pula warga Barae yang menyebutnya APRA. Qakhar Mudzakkar kemudian kembali ke Sulawesi untuk membantu perjuangan Republik melawan tentara NICA.
Menurut cerita Abdurrahim pada waktu menjelang pelaksanaan PEMILU pertama dalam sejarah Indonesia partai politik mulai masuk diantaranya PSI, NU, dan Masyumi. Dari informasi yang saya dapatkan di Barae pada waktu itu hampir dikuasai oleh NU dengan ketua M. arsyad pada waktu itu. Walaupun belum ada masyarakat yang tahu menahu tentang keikutsertaan warga Barae di PEMILU pertama 1955 tersebut.
Ketika terjadi reformasi kemiliteran di tahun 1953. Para pejuang dibawah kepemimpinan Qakhar berencana bertolak ke Limbung, Gowa untuk dijadikan tentara resmi dibawah Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Qakhar dan pasukannya mulai turun gunung dan rencana akan melakukan penyerahan senjata. Qakhar yang pada waktu itu berpangkat Letnan Kolonel (LETKOL) merasa akan diangkat menjadi panglima. Namun dalam proses pelantikan tersebut ada keganjilan karena Qakhar yang merasa akan dilantik tidak mendapatkan harapan tersebut akibat panglima tertinggi di Ujung Pandang tidak mau menyerahkan jabatannya kepada Qakhar. Maka beliau kemudian menarik pasukannya untuk kembali ke gunung walau ada pula sebagian dari pasukannya yang tetap tinggal menjadi TKR. Sekembalinya ke hutan pemerintah kemudian mengadakan operasi pagar betis dan memanggil kembali bala tentara yang sudah mulai beranjak ke wilayah hutan. Berbeda dengan batalyon 10 yang menjadi kesatuan Abdurrahim beliau pada waktu itu dipanggil oleh pemerintahan Soekarno dan salah satunya berada di wilayah Bone yang dipimpin oleh panglima Yusuf.
Sekembalinya di kampung, ternyata kampung mulai dimasuki oleh gerombolan tentara yang baru. PERMESTA pada waktu itu berada di wilayah yang sempat ditinggalkan oleh Qakhar dan pasukannya. PERMESTA yang beranggotakan sekitar 800 orang dan bersenjata modern. Qakhar merasa PERMESTA mengambil wilayah kekuasaannya, maka pada waktu itu Qakhar dan pasukannya memerangi pasukan PERMESTA dengan cara tidak memberikan bahan makanan. Selama delapan hari masa pertempuran maka pasukan PERMESTA menyerah dan kemudian memutuskan bergabung dengan ketentaraan nasional pada waktu itu. Maka sejak tahun 1957 hingga 1966, Wanua Barae menjadi desa Gorilla (wilayah atau markas gerilyawan Qahhar Mudzakkar). Saat itu, terjadi dua sistem pemerintahan berlaku, yakni desa Gorilla dan desa Pemerintah RI. Gerilyawan yang kemudian berafiliasi dengan perjuangan Karto Suwiryo dalam upaya pembentukan Negara Islam Indonesia (NII) atau Darul Islam dan kemudian menamakan diri mereka Tentara Islam Indonesia (TII) maka mereka menyebut diri mereka gerilyawan DI/TII. Lalu sebagai markas gerilyawan maka kepala kampung saat itu, yang juga menjadi pimpinan militer adalah Abdurrahim. Sementara kepala kampung versi pemerintah adalah Muhammad Saleh yang karena pendudukan itu akhirnya tinggal dan berkantor di Takkalala.
Hingga ketika operasi pagar betis berhasil mengusir para Gorilla, kehidupan masyarakat wanua Barae berjalan sebagaimana biasa. Pembangunan masjid, sekolah dan kembalinya aktifitas ekonomi seperti bertani berjalan terus menerus hingga akhirnya terjadi pengrusakan oleh Tentara Nasional. Masyarakat pun mengungsi ke kota. Walau sebenarnya mereka mulai mengungsi ketika bermunculannya Pa’bangkung yang mengganggu kehidupan sehari-hari warga dengan bersenjatakan bangkung (parang) sekitar tahun 1950-an mereka merampok ke rumah-rumah penduduk dan mengambil anak gadis yang mereka sukai. Melihat kondisi itu pasukan Gorilla melawan para pa’bangkung yang salah satu pemimpinnya bernama Janggo’ Ribi. Pengungsian pun semakin massif ketika tentara republik membersihkan kampung sekitar tahun 1963.
Pada saat turunya dekrit Presiden 5 Juli pergantian kepemimpinan sempat terjadi, Abdurrahim memilih untuk bergabung dengan tentara nasional pada tahun 1959 dan kemudian memilih untuk mengungsi ke kota. Pilihan tersebut dianggap sebagai bentuk penghianatan namun beliau juga berfikir untuk melakukan pembelaan terhadap Negara Kesatuan RI. Maka waktu itu, kepala kampung sepeninggal Abdurrahim. Maka sejak saat itu, kepala kampung diserahkan kepada Petta Tiro dan melanjutkan perjuangan Pembentukan Negara Islam pimpinan Qahhar Mudzakkar hingga benar-benar tuntas di tahun 1966 saat pengungsian berakhir dan warga yang selama ini meninggalkan kampung berangsur-angsur kembali.
Selepas masa pasukan Gorilla di wanua Barae, maka Muhammad saleh sebagai kepala desa versi pemerintah mulai kembali menjalankan tugasnya. Ketika UU No. 18 tahun 1965 dikeluarkan oleh pemerintah yang berisikan mengenai kedudukan pemerintah daerah yang bertujuan menjamin kelangsungan kesatuan negara. Ada yang kemudian terasa membingungkan dalam ingatan Budirman Azis (kepala desa Soga), ketika tahun 1965 terjadi penggabungan beberapa kampung, diantaranya Soga yang dipimpin oleh Abdul Azis, kampung Uddungen yang dipimpin oleh Andi Mappajara dan Kajuara yang kemudian digabung untuk masuk dalam wilayah wanua Barae dibawah kepemimpinan Muhammad Saleh.

***
Sejak jatuhnya rezim orde baru (ORBA) masih dibawah kekuasaan UU nomor 18 tahun 1965 ORBA yang pada waktu itu membawa kekuatan politiknya hingga ke desa juga diterapkan di wanua Barae. Muhammad Saleh yang merupakan kepala Wanua kemudian diangkat menjadi penasehat komisaris desa Golongan Karya (GOLKAR) yang diketuai oleh H. Abdurrahim, kepengurusan GOLKAR di Barae pada waktu itu mengikutkan pengurus desa hingga Rukun Kampung (RK) dalam struktur kepengurusan. Jamil yang menjadi kepala dusun Tonronge saat ini yang dulunya menjabat sebagai RK mengingat pada waktu itu setiap pengurus GOLKAR memilki kartu anggota. Nahdatul Ulama (NU) yang pada waktu itu menguasai perpolitikan di wanua Barae kemudian terkikis dan tersingkir. Namun karena dianggap dituakan M. Arsyad pimpinan partai NU di Barae saat itu tetap dibiarkan memasang papan nama partainya oleh pemerintah desa di depan rumahnya. Sejak saat itu di Wanua Barae, GOLKAR selalu memenangkan pemilu hingga pemilu terakhir tahun 1997.
Kedatuan berubah pada tahun 1957 melalui UU No.( )1957. Tahun 1973 Wanua Barae berganti nama menjadi desa Barae dan seluruh dusunnya kemudian berganti nama menjadi lingkungan pada tahun 1980, maka pada waktu itu Atakka, Sekkang, Mong, Soga, Walimpong dan Pajjalesang disebut lingkungan sebagai bagian dari desa Barae dan pucuk pemerintahan di tingkat lingkungan disebut “kepala lingkungan”. Pada 1979 UU No. 5 mengenai pemerintahan daerah diterbitkan. Maka Desa Barae kemudian menyesuaikan diri dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Diantaranya dengan membentuk badan musyarah desa (BAMUDES) yang fungsinya bertugas sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat desa. Anggota-anggotanya sendiri diambil dari tiap dusun yang merupakan hasil musyawarah dari kampung yang bersangkutan. Nama kampung berubah lagi dan semua kampung di desa Barae berubah menjadi dusun pada tahun 1985, perubahan nama tersebut tidak berlangsung lama karena di tahun 1987 nama kampung kembali diganti menjadi dusun. Karena merasa membutuhkan akses yang mudah tiga lingkungan desa Barae pada tahun 1980. Atakka, Sekkang dan Mong keluar dan membentuk pemerintahan desa sendiri dengan nama desa Mariorilau. Penduduk yang melebihi angka 2000 jiwa pada waktu itu telah mencukupi bagi Mariorilau untuk menjadi desa sendiri tutur Budirman Azis. Alhasil cakupan pemerintahan desa Barae menjadi lebih kecil.
Ada satu hal yang perlu diingat pada masa ORBA di desa Barae. Pada waktu itu sekitar tahun 1970-an bantuan dari pemerintah melalui pemerintah daerah kabupaten Soppeng mulai bergulir. Waktu itu melalui program Hutan Rakyat (HTR) PEMDA membagikan bibit tanaman pohon seperti pinus yang disalurkan melalui dinas kehutanan. Selain itu beberapa sekolah instruksi presiden (INPRES) mulai dibangun di Barae, ada lima sekolah yang kemudian dibangun melalui INPRES no. 5 dan no. 6 dalam kurun waktu 1979-1981 Barae yang beberapa kali menjuarai lomba kebersihan antar desa se-kabupaten Soppeng kemudian mendapatkan pula bantuan pembangunan jalan pada tahun 1979 hingga hari ini masyarakat pun mendapatkan kemudahan dengan dibangunnya jalan di beberapa dusun di desa Barae pada waktu itu. Dalam bidang kesehatan juga ada upaya pemerintah melalui PEMDA dengan dibangunnya pusat kesehatan masyarakat (PUSKESMAS) di Walimpong. Pada waktu itu bantuan berupa pupuk ada juga yang masuk ke desa ini, namun pada awalnya masyarakat tidak menerima karena mereka khawatir akan ada pungutan dari pembagian pupuk tersebut tutur Drs. Amiruddin (Kepala desa Barae sekarang). Ia mencoba mengingat tanggapan masyarakat pada waktu itu. Keengganan masyarakat juga didukung dengan minimnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai penyaluran bantuan serta kegunaannya. Proses belajar masyarakat pun dibentuk dengan sosialisasi yang dilakukan oleh aparat dari dinas pertanian kabupaten untuk memberikan arahan mengenai kegunaan pupuk. “Pembangunan” sangat dirasakan oleh masyarakat pada masa ORBA dengan banyaknya pembangunan infrastruktur.
Tentang pungutan bagi warga yang dalam sejarah negeri ini tidak bisa dilepaskan sebagai salah satu penghasilan pemerintah untuk digunakan membiayai jalannya pemerintahan. Maka pajak tanah yang berlaku pada masa kolonial hingga pemerintahan Soekarno yang disebut rente kemudian berganti dan sekarang kita kenal dengan sebutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Terkhusus mengenai mata pencaharian penduduk, selain usaha yang sebelumnya ada dengan menanam tembakau, kacang ijo, jagung dan usaha berupa penjualan bambu. Masa 1980-an ditandai dengan berawalnya tanaman kakao masuk ke wilayan Barae. Contohnya Haji Hibbu dan Sahai merupakan sedikit orang yang mulai menanam kakao di dusun Soga. Bibit kakao yang rata-rata didapatkan dari kerabat mulai ditanam di pinggir lahan jagung yang mereka miliki. Karena belum mengetahui nilai dari kakao masyarakat cenderung memiliki keraguan dalam menanam kakao, terlebih lagi pandangan orang tua dahulu yang memiliki ketakutan bahwa tanah tersebut akan diserobot oleh pemerintah ketika tanaman kakao sudah berbuah. Lama-kelamaan tanaman kakao mulai merambah ke lahan-lahan utama penduduk hingga akhirnya mereka mulai menggusur lahan jagung, tembakau dan tanaman lainnya untuk ditanami dengan kakao. Seiring dengan sosialisasi dari dinas pertanian tanaman kakao semakin digandrungi oleh penduduk terlebih ketika terjadi lonjakan harga kakao yang mencapai angka Rp.25.000,-/kg pada tahun 1998 hingga 1999 karena jatuhnya nilai rupiah.
Kepemimpinan ORBA yang begitu akrab dengan militer juga ditandai dengan masuknya peran militer di desa Barae. “Pada tahun 1998 program ABRI masuk desa (AMD) pertama kali datang ke desa Barae” tutur Drs. Amiruddin. Memang AMD di desa Barae sangat terlambat karena seperti yang diketahui pada tahun itu pula rezim ORBA menjelang keruntuhannya. Para tentara tersebut yang membantu warga dalam menata desa dengan mengadakan pembersihan kampung dan beberapa pekerjaan lainnya ada yang menempati rumah penduduk dan ada pula yang tinggal di balai pertemuan selama 15 hari. Selain itu dalam struktur pemerintahan di desa sudah mulai diperkenalkan dengan memasukkan pembina keamanan dari TNI dan dari Kepolisian Negara dalam struktur desa. Pembina keamanan ini bertugas membantu masyarakat dalam menjalankan upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat desa. Kencangnya sosialisasi pemerintah terkhusus mengenai pertanian juga dipercepat dengan mulai masuknya TV di ruang-ruang keluarga penduduk pada tahun 1990. Walau listrik belum masuk pada waktu itu, sedikit warga sudah mulai menyalakan TV dengan menggunakan tenaga generator. Sejak saat itu TV menjadi salah satu sarana hiburan beberapa penduduk ketika melepas penat sepulang mengurusi lahan mereka ketika listrik sudah mulai masuk pada tahun 1999.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar